MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Dalam dua hari terakhir, marak informasi palsu atau hoaks seputar lowongan kerja (loker) atau seleksi petugas haji di media sosial. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag Ahmad Fauzin meminta masyarakat untuk waspada, tidak mudah percaya, dan mengeceknya di web atau media sosial Kementerian Agama.
Ada beragam bentuk hoaks info lowongan atau seleksi petugas haji. Salah satunya pada facebook Info Terkini 2025. Akun tersebut memposting meme berlogo Kemenag, BUMN, dan Garuda dengan tulisan sebagai berikut:
Pemerintah buka pendaftaran rekruitmen haji 2025. Di dalam satu provinsi pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga.
"Itu jelas hoaks. Waspada, cek infonya di web dan medsos Kemenag," tegas Akhmad Fauzin di Jakarta, Minggu, 19 Januari 2025.
Menurutnya, proses seleksi petugas haji 1446 H/2025 M, baik daerah maupun pusat, sudah dilakukan pada November - Desember 2024. Saat ini, para peserta sedang menunggu pengumuman seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.
"Jadi seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal pengumuman hasil seleksinya," sebut Fauzin, panggilan akrabnya.
"Sebagaimana info sebelumnya, hasil seleksi ini rencananya akan diumumkan pada Januari 2025," sambungnya.
Fauzin mengimbau masyarakat untuk waspada pada hoaks seputar loker atau seleksi petugas haji. Apalagi jika ditawarkan untuk mengakses salah satu tautan (link) di dalamnya. Hal itu bisa juga menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data.
"Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data," tandasnya. (*)
BERITA TERKAIT
-
Penyerahan SK Redistribusi PPPK, 66 ASN Kemenag Sulsel Terima Penugasan Baru
-
Sulsel Peringkat 4 Nasional Akses ELIPSKI, Bukti Penguatan Literasi Keagamaan
-
Dewan Hakim MTQ Diminta Independen, Profesional, dan Jaga Integritas
-
KPK Tunjuk Kemenag Sulsel jadi Lokus Bimtek Antikorupsi di Sektor Keagamaan
-
Instruksi Menag Nasaruddin Umar, Layanan Publik Harus Tetap Optimal Meski WFH