DBH Rp30 Miliar Tertahan, Program Pembangunan Maros Terancam Tertunda

MAROS, BUKAMATANEWS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menghadapi tantangan serius terkait keberlanjutan sejumlah program pembangunan, menyusul belum dicairkannya Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp30 miliar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).

Dana tersebut merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat yang semestinya sudah masuk ke kas daerah melalui provinsi. Namun hingga kini, dana itu masih tertahan, memicu kekhawatiran akan terganggunya berbagai program strategis di Kabupaten Maros.

Bupati Maros, AS Chaidir Syam, menyampaikan keprihatinannya terhadap keterlambatan pencairan tersebut. “DBH kita yang belum terbayarkan oleh Pemerintah Provinsi itu sekitar Rp30-an miliar. Kami berharap Pemprov Sulsel segera menyalurkannya,” ujarnya, Jumat (17/1).

Chaidir menegaskan bahwa dana tersebut telah masuk dalam postur pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2025. Jika tidak segera cair, sejumlah rencana pembangunan dan pelayanan publik terpaksa harus ditunda.

“DBH yang masuk dalam induk APBD sangat krusial. Dana ini menopang sektor-sektor vital seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan sosial yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi ini bisa menghambat banyak target belanja daerah dan melemahkan laju pembangunan yang telah dirancang dengan matang.

Sebagai solusi jangka panjang, Bupati Chaidir mengusulkan perubahan mekanisme penyaluran DBH dari pemerintah pusat langsung ke kas daerah tanpa melalui perantara provinsi. Ia menilai hal tersebut akan lebih efisien dan mengurangi risiko keterlambatan pencairan.

“Jika dana langsung masuk ke kas daerah, pemanfaatannya akan lebih cepat dan tepat sasaran. Ini tentang memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan pembangunan tidak terhambat,” pungkasnya.

Situasi ini pun menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Pemkab Maros berharap adanya langkah konkret dari Pemprov Sulsel agar perputaran anggaran di daerah tetap berjalan optimal dan stabil.