PAREPARE, BUKAMATANEWS — Komisi III DPRD Kota Parepare melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah titik rawan banjir dalam kota yang kerap terdampak saat hujan deras. Salah satu lokasi yang disasar adalah kawasan Lumpue, Senin (6/1/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi saluran drainase dan mengidentifikasi penyebab utama genangan air yang sering terjadi di kawasan tersebut dan beberapa titik lainnya di Parepare.
Sekretaris Komisi III DPRD Parepare, Hasyib Hasyim, yang turut dalam peninjauan, menyoroti pentingnya perencanaan teknis yang matang sebelum pembangunan saluran drainase dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Yang namanya site plan drainase itu sangat penting. Sebelum membangun, harus diketahui ke mana arah aliran air akan dibuang. Jadi, bukan sekadar membangun saluran, tapi mempertimbangkan ketinggian, arah aliran, dan dampaknya terhadap rumah-rumah warga,” tegas Hasyib.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pantauan di Lumpue, ditemukan bahwa permukaan saluran air di kawasan itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan permukiman warga. Selain itu, sebagian saluran ditutup dengan pelat beton, yang makin memperparah kondisi karena menyulitkan pemantauan dan pembersihan.
Hasyib juga menilai bahwa buruknya kondisi drainase diperparah oleh penumpukan sedimentasi yang telah lama tidak dikeruk. Akibatnya, saluran tidak lagi mampu menampung debit air hujan yang tinggi.
“Kita lihat sendiri, beberapa saluran air sudah mengalami pendangkalan karena tumpukan sedimen. Ini jelas harus segera ditangani,” katanya.
Selain faktor teknis, Hasyib juga mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap aliran air dari kawasan perbukitan di bagian atas kota. Ia menekankan perlunya pembangunan saluran utama yang dapat mengalirkan air dari hulu langsung ke laut.
“Air kiriman dari gunung saat hujan deras harus menjadi perhatian khusus. Dibutuhkan saluran yang mampu menyalurkan langsung ke laut agar tidak masuk ke permukiman,” jelasnya.
Dalam kunjungan itu, Hasyib juga menyebut beberapa titik yang kerap tergenang, di antaranya Jalan Lahalede, kawasan Ablam bagian bawah, dan Jalan Muhammadiyah. Menurutnya, genangan tinggi di titik-titik tersebut terjadi karena kapasitas drainase sudah tidak memadai, diperparah oleh pendangkalan saluran.
Ia pun berharap adanya kerja sama lintas instansi untuk melakukan pengerukan saluran secara berkala serta melakukan evaluasi dan perencanaan ulang sistem drainase kota secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya tanggung jawab Dinas PUPR, tetapi semua pihak harus terlibat dalam menjaga dan meningkatkan infrastruktur drainase demi mencegah banjir dan melindungi warga,” pungkasnya.