DPRD Makassar Minta Pemkot Tak Rekrut Pegawai Secara Diam-diam
Ketua DPRD Makassar Supratman meminta Pemkot tidak melakukan rekrutmen pegawai secara diam-diam, khususnya Laskar Pelangi, karena bisa membebani anggaran. DPRD bakal evaluasi kebijakan ini.
MAKASSAR,BUKAMATANEWS – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tidak melakukan rekrutmen tenaga kerja baru secara sembunyi-sembunyi, khususnya untuk posisi Laskar Pelangi. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan dalam proses penerimaan pegawai, mengingat dampaknya terhadap anggaran daerah.

Supratman mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan adanya penambahan tenaga honorer di beberapa instansi tanpa informasi yang jelas kepada publik maupun DPRD.
“Kami dapat informasi adanya perekrutan tenaga honorer baru. Kami minta agar itu dihentikan karena bisa menambah beban anggaran daerah,” ujar Supratman, Jumat (3/1/2025).
Anggaran Sebaiknya Difokuskan pada Pegawai Eksisting
Menurut Supratman, saat ini sejumlah pegawai Laskar Pelangi telah berhasil lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Oleh karena itu, sisa anggaran yang tersedia seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang sudah bekerja, bukan untuk menambah jumlah pegawai baru.
“Kami harap anggaran yang ada digunakan secara efisien. Lebih baik ditujukan untuk kesejahteraan pegawai yang sudah mengabdi daripada menambah beban baru,” tegasnya.
Transparansi dan Evaluasi Rekrutmen Ditekankan
Politikus dari Partai NasDem itu juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen, agar tidak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat maupun internal pemerintahan.
“Kami minta Pemkot lebih terbuka. Jangan sampai publik mempertanyakan kebijakan yang tidak jelas landasannya,” tambahnya.
DPRD Akan Lakukan Evaluasi Anggaran
Menanggapi isu ini, DPRD Makassar berencana menggelar rapat dalam waktu dekat untuk membahas lebih lanjut kebijakan rekrutmen pegawai yang berpotensi membebani anggaran kota.
“Kami akan bahas ini dalam rapat resmi DPRD. Ini bagian dari upaya kami mencegah penggunaan anggaran yang tidak sesuai skala prioritas,” pungkas Supratman.
News Feed
Berita Populer
21 Juni 2026 09:21
21 Juni 2026 09:34
21 Juni 2026 09:12
