Dokter Fadli Ananda Minta Rumah Sakit Milik Pemprov Sulsel Evaluasi Pelayanan Kesehatan

MAKASSAR, BUKAMATA - Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Sulsel, Dokter Fadli Ananda meminta agar semua rumah sakit (RS) milik Pemprov Sulsel untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan.

Apalagi menurutnya, RS milik Pemprov Sulsel sudah mendapatkan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan.

Hal itu diungkapkan dr Fadli Ananda usai memimpin rapat kerja dalam rangka evaluasi triwulan III Tahun 2024, di Gedung DPRD Sulsel, Senin 23 Desember 2024.

"Rumah sakit yang sudah BLUD ini, pendapatannya bisa lebih bagus ke depannya. Supaya bisa menambah PAD. Selain itu, memang ada beberapa strategi penambahan untuk bisa meningkatkan kunjungan dan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien-pasien sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat," kata Politisi PDIP Sulsel ini.

Pada rapat kerja itu, dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, dr Ishaq Iskandar dan sejumlah Dirut RSUD, RSKD dan Kepala UPT.

Dokter Fadli meminta, Dinas Kesehatan dan pihak UPT rumah sakit agar membangun sinergi dengan Komisi E yang menjadi mitra kerja.

"Sejauh ini, komunikasi kita dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kepala UPT rumah sakit provinsi sudah berjalan bagus," ujarnya.

Selain pelayanan rumah sakit, Dokter Fadli juga menyoroti persoalan stunting di Sulsel. Menurutnya, kasus stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tapi juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Pendidikan.

"Jadi masyarakat harus lebih waspada, terutama kepada kesehatan ibu selama di kandungan, 1000 hari pertama dalam kehidupannya. Termasuk dalam kandungan 9 bulan dan 2 tahun setelahnya, itu adalah masa emasnya," ungkapnya.

"Sehingga kalau umpama 1000 hari pertamanya tercapai dengan baik, Insya allah masalah stunting itu harusnya sudah tidak ada di Sulawesi Selatan," sambungnya.

Dia menambahkan, edukasi kesehatan pencegahan stunting di masyarakat memang masih kurang.

"Makanya tadi kita bahas bahwa promosi preventif dan edukasi tentang kesehatan ini harus beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Termasuk dengan media sosial, media cetak dan media-media yang lainnya. Kita bisa gunakan untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat," pungkasnya. (*)