Krisis Politik di Korea Selatan: Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Usai Keputusan Kontroversial Darurat Militer

BUKAMATANEWS – Korea Selatan tengah menghadapi krisis politik besar setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan undang-undang darurat militer pada Selasa malam, yang kemudian dicabut dalam waktu enam jam setelah mendapat penolakan keras dari parlemen dan masyarakat. Keputusan mengejutkan ini bertujuan untuk melarang aktivitas politik dan mengontrol media, namun menuai kritik luas dan memicu protes.

Langkah darurat militer ini diumumkan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah dan parlemen. Yoon, yang mengatakan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman pro-Korea Utara dan menjaga tatanan konstitusi, tidak menyebutkan ancaman spesifik. Pada malam itu juga, militer memaksa masuk ke gedung Majelis Nasional di Seoul namun mundur setelah staf parlementer menggunakan alat pemadam api.

Parlemen, yang memiliki 190 dari 300 anggota hadir, secara bulat meloloskan mosi untuk mencabut keputusan tersebut. “Kami tidak bisa mengabaikan darurat militer yang ilegal. Kami tidak bisa membiarkan demokrasi runtuh,” kata anggota legislatif Kim Yong-min.

Di luar Majelis Nasional, ribuan demonstran menggelar protes, mengingat aksi serupa yang memaksa pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada 2017. Mereka menggelar vigil lilin di pusat kota Seoul dan berbaris menuju kantor kepresidenan, meneriakkan tuntutan agar Yoon mengundurkan diri.

Krisis ini berdampak signifikan pada pasar keuangan, dengan indeks KOSPI merosot 1,4% dan mencatatkan kerugian tahunan lebih dari 7%, menjadikannya pasar saham utama dengan kinerja terburuk di Asia tahun ini. Won Korea Selatan tetap stabil namun mendekati level terendah dalam dua tahun terakhir, di tengah dugaan campur tangan dari otoritas keuangan.

Presiden Yoon, yang meraih kursi kepresidenan pada 2022 melalui pemilihan ketat, menyatakan dalam pidato televisi bahwa langkah darurat militer diperlukan untuk melindungi negara. Namun, banyak anggota legislatif dan kelompok masyarakat yang mengecam keputusan ini sebagai berlebihan dan tidak mengikuti prosedur konstitusi yang berlaku.

“Kami mengutamakan hak demokrasi dan kebebasan rakyat,” kata anggota legislatif dari Partai Demokrat Kim Yong-min.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyebut bahwa keputusan ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Washington, menambah ketegangan di tingkat internasional. Belum ada respons resmi dari Korea Utara terkait peristiwa ini.

Presiden Yoon, yang didorong oleh gelombang ketidakpuasan terkait kebijakan ekonomi dan isu-isu sosial, kini menghadapi penurunan popularitas yang signifikan. Dengan tingkat dukungan sekitar 20% dan oposisi yang menguasai hampir dua pertiga kursi di parlemen, krisis ini mungkin akan semakin memperburuk situasi politik di Korea Selatan.

Sejarah Catatan Undang-Undang Darurat Sejak 1948, undang-undang darurat telah diberlakukan lebih dari selusin kali di Korea Selatan, termasuk pada 1980, ketika perwira militer memaksa Presiden Choi Kyu-hah untuk mengumumkan langkah serupa guna meredam tuntutan demokrasi.