MAKASSAR,BUKAMATA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar turut hadir dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025,Pada Selasa, 12 November 2024.
Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk anggota DPRD, pejabat Pemerintah Kota Makassar, dan perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman dari Fraksi Nasdem, dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika dari Fraksi Golkar. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahap awal dalam penyusunan APBD 2025, yang mengatur alokasi anggaran untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Makassar.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, memberikan sambutan dan menjelaskan tentang pentingnya KUA-PPAS sebagai dasar dalam menyusun APBD yang efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
"Kesepakatan ini akan menjadi pedoman dalam menyusun anggaran yang mendukung kemajuan Kota Makassar, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur," ujar Irwan Rusfiady Adnan.
Sekretaris Bapenda Makassar, Fuad Arfandi, yang juga turut hadir dalam rapat ini, menjelaskan bahwa penandatanganan KUA-PPAS sangat penting bagi pengelolaan pendapatan daerah.
"Bapenda memiliki peran penting dalam menyusun target pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi, yang menjadi salah satu sumber utama APBD. Kami akan terus berkomitmen untuk mencapai target yang telah disepakati," kata Fuad Arfandi.
Rapat paripurna ini diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh pihak eksekutif dan legislatif yang menandai dimulainya proses pembahasan lebih lanjut untuk penyusunan APBD Kota Makassar tahun 2025. Di harapkan, APBD 2025 akan membawa dampak positif dalam pengembangan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, guna mewujudkan Makassar yang lebih maju dan sejahtera.