Supratman Ungkap Arahan Prabowo: Review Total Regulasi Menuju Indonesia Emas 2045

BUKAMATANEWS - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap seluruh regulasi yang berlaku di Indonesia. Kajian ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri, dengan tujuan utama menciptakan sinkronisasi demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Dalam rapat perdananya bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Supratman mengungkapkan pentingnya menyelaraskan regulasi agar seluruh kebijakan pemerintah berjalan serempak menuju tujuan bersama. "Presiden Prabowo menugaskan kami untuk mereview undang-undang, peraturan pemerintah, termasuk peraturan menteri, agar dapat disinkronisasi demi harmonisasi menuju Indonesia Emas tahun 2045," jelas Supratman.

Supratman juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari DPR, terutama Komisi XIII, untuk mempercepat proses penyelarasan ini. "Kami berharap dukungan dari teman-teman di Komisi XIII agar proses ini dapat berjalan dengan lancar," tambahnya.

Pembentukan Tiga Kementerian Baru, Kemenkumham Targetkan Regulasi Rampung Juni 2025
Selain arahan untuk harmonisasi regulasi, Supratman mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan dipecah menjadi tiga kementerian baru untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Regulasi untuk kementerian-kementerian baru ini ditargetkan selesai paling lambat Juni 2025.

Dalam proses ini, sebuah tim transisi yang dipimpin oleh Pak Ambeg telah dibentuk untuk memastikan transisi berjalan mulus. "Tim transisi ini bertugas mempersiapkan dan menjadi percontohan bagi kementerian lainnya dalam merespons kebijakan baru," ujar Supratman. Dengan pembagian ini, diharapkan kementerian dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien, mengingat kompleksitas dan besarnya beban kerja Kementerian Hukum dan HAM saat ini.

"Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya merupakan kementerian yang sangat besar, mungkin nomor dua terbesar dalam hal sumber daya manusia setelah Kementerian Keuangan," pungkasnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Supratman berharap reformasi di tubuh Kementerian Hukum dapat mendukung penuh berbagai program yang digagas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing pada 2045.