Puan Maharani Respon Anggaran Proyek IKN Anjlok di 2025

BUKAMATA - Ketua DPR RI Puan Maharani merespon soal anggaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun 2025 turun signifikan ketimbang alokasi anggaran pada 2024.

Puan menilai anjloknya anggaran IKN dari Rp42,5 triliun pada 2024, menjadi hanya Rp143,1 miliar karena tahun depan merupakan masa transisi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.

"Ini kan masa transisi. Jadi kita lihat dulu, yang pasti DPR RI akan mendukung apa yang menjadi program dan hal-hal yang menjadi keinginan dari pemerintah yang akan datang," kata Puan, saat ditemui di pertemuan Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (1/9/24).

"Jadi bagaimana kemudian hal yang terbaik bagi Rakyat Indonesia ke depan, tentu saja kita akan lihat lagi seperti apa keinginan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Indonesia di pemerintah yang akan datang," ujarnya dilansir CNN.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pembangunan IKN selama ini sudah sesuai dengan direncanakan.

"Saya pikir ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi, tentu masalah anggaran itu mengikuti dinamika, posisi, dan postur anggaran kita. Kan jelas pemerintahan baru yang akan datang akan melanjutkan ini. Dan saya kira proses penganggarannya dari sekarang. Jadi, tentu sesuai dengan postur yang ada dan saya kira sudah dipikirkan apa yang menjadi prioritas untuk dibangun di IKN saat ini," ujarnya.

Ia juga menyampaikan, pembangunan IKN bertahap dan saat ini sudah ada progres pembangunan dan untuk anggarannya tidak saja melalui APBN.

"Kan bertahap, setahap demi setahap yang penting itu ada progres dan sejauh ini kan ada semangat supaya ini tidak hanya menjadi penganggarannya dari APBN saja.

Tapi, juga dari private sektor, investasi dari luar, dalam negeri dan lain-lain," katanya.

Fadli menerangkan saat ini progres pembangunan IKN juga sudah terlihat. Namun, menurutnya pembangunan IKN bakal tetap dilakukan secara bertahap.

"Kan progresnya sudah kelihatan. Gedung-gedungnya sudah jadi. Tapi, kan membangun ibukota tidak seperti membalikkan tangan. Saya kira seperti yang disampaikan Pak Jokowi, Pak Prabowo, semuanya berkelanjutan tapi bertahap," ujarnya.

Fadli juga mengklaim investasi dari luar negeri di IKN sudah mulai masuk. Namun demikian, ia tak menjelaskan lebih lanjut jumlah maupun pihak mana saja yang sudah berinvestasi dalam pembangunan IKN.

"Saya kira mulai berdatangan, ada ketertarikan. Investasi itu kan hukumnya adalah kalau mereka mendapatkan benefit, pasti mereka akan datang. Ada kepastian, ada kesempatan yang membuat mereka tentu saja keuntungan, profit dan lain-lain, saya kira itu akan datang," katanya.

"Saya kira sudah ada. Dilihat saja catatan-catatan karena progressnya pasti dinamis," imbuhnya.

Menurutnya, presiden terpilih Prabowo Subianto akan menempati IKN bila rampung dan nantinya juga akan dilihat progres pembangunan IKN.

"Sesuai dengan progresnya saja nanti. Sekarang saja sudah mulai rapat-rapat di sana. Tapi, untuk tinggal di sana saya kira itu sesuai nanti dengan prosesnya sampai sejauh mana," ujarnya.

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Researcher Center of Digital Economy and SMEs INDEF Izzudin Al Farras mengatakan penurunan anggaran IKN di RAPBN 2025 mencerminkan prioritas anggaran pemerintah.

"Setidaknya di RAPBN (2025) turun drastis, maka bisa kita baca prioritas pembangunan ke depan itu IKN tidak lagi seperti beberapa tahun terakhir," katanya dalam Diskusi Publik INDEF secara virtual, Minggu (18/8).

"Mungkin (pembangunan IKN) masih lanjut, tapi tidak full capacity, seperti beberapa tahun terakhir karena anggarannya turun jauh untuk tahun depan (2025)," sambung Izzudin.