Tak Terkait Politik, Ribuan Penggalang Bakal Ikuti Perkemahan Jambore Cabang XII Gerakan Pramuka Makassar

MAKASSAR, BUKAMATA - Pesta perkemahan Jambore Cabang (Jamcab) XII Gerakan Pramuka Kota Makassar bakal berlangsung di Kawasan Rumah Adat Benteng Somba Opu, pada 14-19 Agustus 2024 pekan ini.

Ketua Panitia Jambore Cabang XII Kwarcab Kota Makassar, Supratman, mengatakan, planning pelaksanaannya akan menghadirkan ribuan anggota Pramuka dari golongan penggalang Tingkat SD dan SMP se-Kota Makassar.

Dirinya pun berharap para Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan (Mabigus) atau Kepala Sekolah di Makassar bisa mengikutsertakan para peserta didik untuk meramaikan Jambore tersebut.

Apalagi, kegiatan Jambore nanti akan dibuka secara langsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan dihadiri Ketua Kwarcab Kota Makassar, Fatmawati Rusdi.

"Kepada seluruh Mabigus kepala sekolah agar bisa mengikuti serta menyukseskan Jambore yang akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota Makassar," ujar Supratman, Senin, 12 Agustus 2024.

Legislator Fraksi Nasdem Makassar ini juga sudah mendapat arahan langsung dari Wali Kota agar pesta Jambore penggalang lima tahunan itu, terlaksana ramai dan sukses.

"Saya sudah dua kali ketemu dengan Pak Wali, pertama terkait dengan permintaan bersedia membuka Jambore dan beliau bersedia," ungkapnya.

Hal itu juga, kata Supratman, menepis isu bahwa kegiatan Jambore nanti berhubungan dengan politik menjelang Pilkada serentak November mendatang.

"Yang kedua terkait adanya isu beberapa kepala sekolah yang tidak bersedia mengikutsertakan perwakilan sekolahnya. Saya tegaskan ini tidak ada hubungannya dengan politik," tegasnya.

Bahkan, kata Supra-sapaan akrabnya, Wali Kota Makassar meminta agar Kepala Dinas Pendidikan untuk mengimbau semua Kepala Sekolah bisa ikut serta di Jambore.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kota Makassar bahwa imbauannya tidak ada larangan mengikuti Jambore. Jadi siapa saja kepala sekolah yang mau dan mampu mengikutkan anak-anaknya," cetusnya.

"Kalau ada yang mengaku dari Dinas Pendidikan kemudian melarang sekolah untuk ikut Jambore karena berhubungan dengan politik, itu tidak benar, ini murni kegiatan pembinaan kepada peserta didik," lugas Supratman. (*)