Muhammadiyah Sebut Belum Satu Suara Soal Izin Kelola Tambang dari Jokowi

BUKAMATA - Keputusan Pusat Pimpinan (PP) Muhammadiyah yang menerima izin konsesi tambang dari pemerintah mendapat beragam reaksi dari tubuh internal. Termasuk suara penolakan atau kontra terhadap keputusan tersebut diantaranya dari Kepala Divisi Lingkungan dan Manajemen Bencana PP Aisyiyah Hening Parlan.

"Semoga para pimpinan melihat bagaimana lubang-lubang tambang itu merusak bentang alam," kata Hening dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/7/2024).

Hening juga berharap para pimpinan Muhammadiyah menggunakan berbagai pertimbangan jika memang mengambil keputusan memakai izin tambang. Apalagi pengelolaan tambang tak bisa dilakukan sembarang.

Dia ingin para pimpinan Muhammadiyah sudah pernah melihat air di lubang tambang yang tidak bisa diminum dan berbahaya untuk kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, dia ingin para pimpinan sudah bertemu 42 orang tua yang anak-anaknya meninggal karena masuk lubang tambang.

"Para pimpinan telah mendengarkan perihnya mereka sebagai orang tua, mendengarkan kisah pilu serta curahan hati mereka," ucap dia.

Warga Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur, Rahmat juga mengkritik konsesi izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak terlepas dari dinamika politik.

"Konsesi ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik juga. Walaupun Pak Bahlil, Pak Luhut atau juga Pak Jokowi sendiri sebagai presiden mengatakan tidak ada kaitannya pada politik," kata Rahmat dalam diskusi secara daring, Kamis (25/7) malam.

Menurutnya, gelagat-gelagat politis itu sudah terlihat, mulai dari pemerintah yang memberikan izin mengelola tambang bagi ormas keagamaan setelah Pemilu 2024 hingga izin tersebut diberikan hanya lima tahun.

"Kita lihat timeline di munculnya setelah pemilu, jangka waktunya lima tahun. Itu kan ada hal-hal yang saling berkelindan kalau kita lihat," ujar Rahmat.

Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief tak bisa menyalahkan kader-kader Muhammadiyah jika di antara mereka masih banyak yang ragu terkait izin tambang. Pasalnya kerap muncul persepsi bernada negatif soal tambang di publik.

"Tak bisa disalahkan jika kader-kader kita masih banyak yang ragu, masih banyak ingin kepastian, 'perspektifnya apa sih?' Dan lain-lain," kata Hilman dalam pidatonya di acara MoU PP Muhammadiyah dengan salah satu bank swasta di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/7).