Muhammadiyah Klaim Sudah Ditawari Izin Tambang oleh Menteri Bahlil

BUKAMATA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengakui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah menawarkan langsung pemberian izin tambang dalam forum rapat Pleno PP Muhammadiyah yang digelar 13 Juli 2024 lalu.

Mu'ti mengatakan Bahlil belum menyampaikan secara resmi lokasi tambang untuk Muhammadiyah tersebut.

"Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024," kata Mu'ti di postingan Instagram pribadinya @abe_mukti, dilansir Jumat (26/7/24).

Mu'ti mengakui Muhammadiyah telah membahas penawaran pemerintah terkait izin tambang langsung dalam rapat pleno tersebut.

Ia juga mengatakan Muhammadiyah akan menyampaikan sikap resminya terkait izin tambang usai pelaksanaan konsolidasi nasional Muhammadiyah pada 27-28 Juli mendatang.

"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah memberikan kesempatan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.