MAKASSAR,BUKAMATA – Pj Sekda Kota Makassar, yang juga merupakan Kepala Bappeda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra, mendukung penuh survey pendataan yang sedang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Makassar. Pendataan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kelurahan, kecamatan, dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Makassar.
Pendataan yang dilakukan oleh BPS mencakup tiga level koresponden, yaitu pemerintahan tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota. Khusus di tingkat kota, narasumber utamanya adalah Pj Sekda sendiri dan beberapa OPD terkait.
Sebanyak 167 variabel atau pertanyaan disertakan dalam kuesioner pendataan. Pertanyaan tersebut meliputi berbagai aspek, seperti kawasan industri, persampahan, kondisi keberadaan sungai, lapangan terbang perintis, rumah singgah, rumah aman, dan banyak hal lainnya.
“Survey ini sangat bagus karena bisa memberikan gambaran karakteristik dari struktur bawah. Baik dari potensi ekonomis, infrastruktur, dan sebagainya,” ujar Firman.
Firman meminta kepada OPD untuk menjawab kuesioner secara detail dan mengedepankan kondisi yang sebenarnya. Ia menekankan pentingnya keakuratan data agar sesuai dengan kondisi lapangan.
Selain itu, pada kesempatan yang sama, Pemkot Makassar meminta kerja sama dengan pihak BPS dalam hal pemberian data-data penting seperti stunting, kemiskinan, generasio, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk ditampilkan di War Room yang dikelola oleh Kominfo.
“Sesuai arahan Pak Wali Kota Makassar, data-data penting harus ditampilkan secara realtime sebagai tolak ukur perkembangan kota. Oleh karena itu, kami ingin bekerja sama dengan BPS. Pendataan ini sangat penting sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan,” jelas Firman.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, mengungkapkan bahwa pendataan yang dimulai sejak 2 Mei 2024 ini akan berakhir pada 31 Mei 2024. Ia meminta Pemkot untuk segera mengisi informasi secara berkualitas dan mengumpulkan jawaban tepat waktu.
“Hasil dari pendataan ini akan menghasilkan dua indeks, yaitu indeks kesulitan geografis dan indeks desa. Ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di wilayah pemerintah dan sebagai evaluasi dana desa atau kelurahan,” kata Hafid.
Hafid juga menyambut baik permintaan data untuk ditampilkan di War Room Pemkot dan akan menindaklanjutinya untuk melacak data yang diminta. “Kami sangat senang dengan permintaan data untuk War Room Pemkot dan akan menindaklanjutinya,” pungkasnya.