MAKASSAR,BUKAMATA - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, memberikan dukungan penuh terhadap survei pendataan yang sedang berlangsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Makassar.
Pendataan ini melibatkan potensi dari setiap kelurahan, kecamatan, dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kota Makassar. Proses ini melibatkan tiga tingkat responden, yaitu tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.
Tingkat kota melibatkan narasumber utama seperti Pj Sekda sendiri dan beberapa OPD lainnya. Sebanyak 167 variabel atau pertanyaan disertakan dalam kuesioner survei ini, mencakup berbagai aspek seperti kawasan industri, manajemen sampah, kondisi sungai, fasilitas pelabuhan udara kecil, rumah singgah, dan keamanan rumah, serta berbagai hal lainnya.
"Sangat penting untuk melihat karakteristik struktur bawah Kota Makassar, baik dari sisi potensi ekonomi, infrastruktur, dan lainnya," ujar Firman.
Firman menekankan pentingnya untuk menjawab kuesioner dengan detail dan berdasarkan fakta, serta memastikan bahwa data yang diberikan sesuai dengan kondisi lapangan.
Selain itu, Pemkot Makassar juga meminta kerja sama dengan BPS dalam menyediakan data-data penting seperti stunting, kemiskinan, generasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk ditampilkan secara real-time di War Room yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
"Ini sesuai arahan Wali Kota Makassar untuk menampilkan data penting secara real-time sebagai indikator perkembangan kota. Oleh karena itu, kami ingin bekerja sama dengan BPS. Pendataan ini juga penting sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan," tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, menjelaskan bahwa pendataan ini dimulai sejak tanggal 2 Mei 2024 dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2024.
Dia mengingatkan Pemkot untuk memberikan informasi dengan kualitas yang baik dan mengumpulkan jawaban tepat waktu. Hasil dari survei ini akan menghasilkan dua indeks, yaitu indeks kesulitan biografis dan indeks desa, yang akan menjadi tolak ukur untuk pembangunan di wilayah pemerintahan serta evaluasi dana desa atau kelurahan.
"Kami berharap untuk kerja sama yang baik. Kami akan segera menindaklanjuti permintaan data untuk ditampilkan di War Room Pemkot," katanya.