Subsidi Pupuk Mandek, PT Pupuk Indonesia Buka Suara

BUKAMATA - Kebanyakan masyarakat tidak merasakan manfaat dari subsidi pupuk karena realisasi pencairannya terhenti. PT Pupuk Indonesia (Persero), yang bertanggung jawab atas penyaluran subsidi pupuk tahun ini, angkat suara.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengungkap bahwa mereka sedang dalam diskusi intensif dengan pemerintah untuk mendapatkan insentif. Diskusi tersebut bertujuan untuk menambah anggaran subsidi pupuk dari Rp26,6 triliun menjadi Rp54 triliun.

"Kami sangat mengharapkan koordinasi untuk menambah anggaran dari Rp26,6 triliun menjadi Rp54 triliun. Proses ini sedang berlangsung di Kementerian Keuangan," ujar Rahmad dalam acara Buka Puasa Bersama Media 2024 PT Pupuk Indonesia pada Senin (18 Maret 2024).

Tersendatnya pencairan subsidi pupuk disebabkan oleh penambahan anggaran, sehingga perlu didiskusikan secara matang.

"Ini tidak mudah karena melibatkan penambahan anggaran. Kami sedang berusaha mengurusnya, dengan rapat di Kementerian Pertanian dan rencananya akan ada rapat tingkat menteri," tambahnya.

Setelah penyelesaian, PT Pupuk Indonesia akan segera melaksanakan penyaluran subsidi pupuk, meskipun belum dapat dipastikan kapan detailnya.

Meski demikian, subsidi pupuk memang telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa nilai subsidi pupuk turun dari Rp9,55 triliun pada 2018 menjadi Rp6,13 triliun pada 2023.

Selain itu, masalah penyaluran pupuk juga dihadapi oleh sejumlah petani. Sebelumnya, prosedur yang rumit seperti penggunaan pin menjadi kendala. Namun, pemerintah kini mempermudah penyaluran melalui KTP.

Namun, masalah utama masih terletak pada ketersediaan pupuk itu sendiri. Presiden Joko Widodo telah menambah anggaran pupuk menjadi Rp9,55 triliun, namun belum jelas bagaimana realisasinya.

Pertanyaan pun muncul dari anggota DPR terkait keterlambatan realisasi anggaran pupuk tersebut. Namun, Menko Perekonomian saat itu, Amran, menyampaikan bahwa keputusan terkait subsidi pupuk bukanlah di tangan pihaknya.

"Bukan urusan bawahan saya, kami adalah mitra. Saya tidak bisa memaksa. Keputusan itu ada di tangan Presiden," ungkap Amran.

Dengan berbagai upaya yang sedang dilakukan, diharapkan penyaluran subsidi pupuk dapat segera diaktifkan kembali untuk mendukung kelangsungan pertanian Indonesia.