BUKAMATA - Pasca-kemenangan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming dalam hasil hitung cepat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, banyak pihak mulai memperhatikan potensi perubahan dalam hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dan China.
Pakar asing telah mulai meramalkan kemungkinan arah hubungan diplomatik jika Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.
Menurut peneliti senior untuk studi Asia Tenggara dari lembaga think tank Council on Foreign Relation (CFR), Joshua Kurlantzick, Prabowo bisa mengambil sikap yang lebih tegas terhadap China terkait isu maritim.
Kurlantzick memandang bahwa Prabowo memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam hal keamanan regional dibandingkan Presiden Joko Widodo saat ini.
"Prabowo kemungkinan akan mengambil pendekatan yang lebih tegas terhadap tindakan maritim China," ungkap Kurlantzick seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Kemudian, Kurlantzick menulis bahwa Prabowo juga berusaha menjadikan Indonesia sebagai aktor keamanan yang lebih kuat secara regional dan global.
Dalam beberapa peristiwa sebelumnya, Prabowo telah menunjukkan kekhawatirannya terhadap perilaku maritim China, seperti da.lam pujian terhadap kesepakatan kapal selam kemitraan trilateral antara Australia, Inggris, dan AS (AUKUS).
Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia dianggap memiliki sikap yang lebih lunak terhadap China dalam masalah maritim, dengan fokus lebih kepada investasi dari Negeri Tirai Bambu.
Sebagai seorang nasionalis, Prabowo diyakini akan mendorong Indonesia untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam lembaga-lembaga global dan memberikan kontribusi yang lebih kuat dalam forum internasional seperti G20, KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), dan lainnya.
Namun demikian, Prabowo juga menegaskan keinginannya untuk melanjutkan strategi Jokowi dalam menjalin hubungan baik dengan AS maupun China.
Dalam hal hubungan dengan AS, Kurlantzick memprediksi bahwa Prabowo akan berusaha merebut peran sentral Indonesia di ASEAN dan meningkatkan kerja sama pertahanan AS-Indonesia.
Namun, ia juga menyebutkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Prabowo di masa lalu dan potensi populisme otoriter dapat memperlambat kerja sama dengan AS.
Sejumlah anggota Kongres AS dan banyak pengamat Indonesia juga menyatakan keprihatinan terhadap ambisi Prabowo dalam memimpin Indonesia.
Perkembangan lebih lanjut dalam hubungan Indonesia dengan AS dan China akan terus dipantau dengan cermat oleh komunitas internasional.