MAKASSAR, BUKAMATA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan mekanisme penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menyebutkan, Tim Penilai Akhir (TPA) memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses penunjukan tersebut.
Menurutnya, sidang TPA ini nantinya akan menentukan calon Pj kepala daerah, baik gubernur untuk tingkat provinsi, maupun bupati atau wali kota.
"Sidang tim penilai akhir dilakukan untuk menentukan Pj kepala daerah. Tim penilai akhir ini dipimpin oleh Presiden dan dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.
Pj kepala daerah bukan hanya ditentukan oleh Keputusan Presiden, tapi mempertimbangkan masukan tim penilai akhir dalam sidang yang dipimpin oleh Presiden dan dihadiri menteri atau pimpinan lembaga," jelasnya.
Proses penunjukan Pj kepala daerah yang ketat dan melibatkan banyak elemen ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu menjalankan roda pemerintahan di daerah dengan baik.
Adapun usulan Pj Bupati Luwu yang telah masuk ke Kementerian Dalam Negeri, yakni :
Usulan Pemprov Sulsel untuk Luwu
1. Andi Darmawan Bintang
2. Imran Jausi
3. Andi Muh Iksan
Usulan DPRD Kabupaten Luwu
1. Sulaiman
2. Andi Arwin
3. Sukarniaty Kondolele
Usulan Kementrian Dalam Negeri
1. Irwansyah
Proses TPA telah melalui proses yang cukup panjang dan direncanakan Senin tanggal 12 Februari sudah finalisasi dan akan dikirimkan ke Pemprov sulsel untuk SK nya. Diharapkan masyarakat tidak memberikan opini-opini yang menggiring publik berasumsi yang berpotensi hoaks. (*)
BERITA TERKAIT
-
TP PKK Sulsel Gelar Rakor, Bahas Program Pokok dan Persiapan Agenda Nasional 2026
-
Gubernur Andi Sudirman Buka Musrenbang RPJMD Sulsel 2025–2029, Fokus Infrastruktur dan Kesejahteraan
-
TP PKK Sulsel Turun ke Sekolah, Edukasi Remaja Soal Risiko Sosial
-
Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Ponpes Takalar, Pemprov Sulsel Pastikan Pendampingan dan Perlindungan Korban
-
Gubernur Andi Sudirman: Calon Ketua PWI Sulsel Harus Tak Terikat Partai Politik