BONE, BUKAMATA - Ratusan satuan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bone melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Bone, Senin, 5 Februari 2024. Aksi tersebut merupakan tindak lanjut polemik penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bone yang sampai saat ini belum ada kejelasan.
Sebelumnya, pihak Damkar Bone bersama Komisi I telah menyampaikan aspirasi ke Kemendagri dan Kemenpan RI soal dugaan adanya kekeliruan dan kejanggalan yang tidak sesuai terkait seleksi penerimaan calon PPPK di Damkar Bone. Dari hasil pertemuan tersebut, Kemenpan memberikan peluang untuk ditinjau ulang.
Pihak DPRD Kabupaten Bone pun telah menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kemenpan, dengan mengirimkan surat ke Pemda Bone dalam hal ini Panselda, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
Aksi yang dilakukan oleh Satgas Damkar lantaran aspirasi yang mereka perjuangkan hingga saat ini belum mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.
"Ketika terjadi kebakaran tolong hubungi pejabat Bupati, dan pejabat Sekda, atau Panselda, pelayanan sementara Dinas Pemadam kami libur sampai batas yang tidak ditentukan," ungkap Aan saat melakukan orasi di tugu depan Rujab Bupati Bone.
Dari hasil pantauan, petugas Damkar yang mengendarai armada kebakaran ke Pemkab Bone itu membuang semua isi air dalam armada lalu menyerahkan semua kunci armada ke Panselda.
Para demonstran ini juga kecewa karena Penjabat Bupati Bone tidak mau menemui para pengunjuk rasa. (*)
BERITA TERKAIT
-
279 PPPK Jeneponto Terima SK Perpanjangan Perjanjian Kerja
-
Kabar Gembira, Pemkab Luwu Timur Takkan Rumahkan PPPK
-
Enam Proyek Multiyears Rp3,7 Triliun Jadi Sorotan di HJB Bone ke-696
-
Bupati Luwu Utara Perpanjang Kontrak 1.016 PPPK, Andi Rahim: Ini Bukti Kepercayaan atas Kinerja
-
BKD Sulsel: Belum Ada Keputusan Soal PPPK Dirumahkan, Evaluasi Kinerja Tetap Berjalan