Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Menyebut Inspektorat Sebagai "Guardians" Pelayanan Publik

PALOPO, BUKAMATA - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menggambarkan peran Inspektorat sebagai "Guardians" atau penjaga yang bertugas memastikan setiap kegiatan pelayanan di lingkup pemerintah daerah berjalan dengan baik. Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Indah Putri Indriani dalam arahannya pada kegiatan Rviu Pelayanan Publik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, yang diadakan di salah satu hotel di Kota Palopo pada Minggu (12/11/2023).

"Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, di mana pencapaiannya berdasarkan ukuran atau standar yang telah ditetapkan yang disebut standar pelayanan minimal (SPM)," jelas Indah.

"Bekerja dalam pelaksanaan pelayanan selalu menghadapi masalah, dan kita berusaha untuk mengatasi setiap masalah tersebut dan memberikan solusi. Inspektorat menjadi Guardians yang menjaga dan mengawasi teman-teman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan agar dapat berjalan dengan baik," tambah bupati perempuan pertama di Sulsel tersebut.

Indah menambahkan bahwa selama menjabat sebagai bupati, mulai dari periode pertama hingga saat ini, tidak ada kepala unit kerja yang menjadi tersangka karena keliru dalam menjalankan tugas.

"Itu bukan hanya hasil kerja saya, tetapi juga karena komitmen yang kuat. Hal itu terjadi karena sistem pengendalian internal yang berjalan dengan baik dan semakin baik dari waktu ke waktu. Ditambah dengan pendampingan dari teman-teman di Inspektorat. Meskipun kita tidak bisa menghindari adanya dugaan-dugaan, terkadang ada yang marah ketika kita melakukan pemeriksaan. Padahal itu adalah bentuk perhatian pimpinan. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu, harus segera kita periksa," tegas istri Anggota DPR RI Muhammad Fauzi.

Dari kegiatan yang diikuti oleh pegawai Inspektorat Luwu Utara, Indah berharap bahwa ke depannya pengawasan dan pembinaan pelayanan publik, khususnya penerapan standar pelayanan minimal, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.