MAKASSAR,BUKAMATA - Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus bergerak aktif dalam menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan.
Langkah ini diwujudkan melalui mobilisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK), termasuk Kader Keluarga Berencana (KB), untuk melakukan edukasi dan pendampingan di berbagai wilayah.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengungkapkan bahwa total terdapat 20.046 Tim Pendamping Keluarga di Sulawesi Selatan, yang turut berperan dalam mengimplementasikan program penurunan stunting.
Dua di antaranya adalah Desi Natalia Atakari dan Musawarti, yang membagikan pengalaman mereka sebagai Kader KB di Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan.
“Sebagai kader KB, kami dibentuk dalam satu tim TPK, di mana dalam kelompok itu terdiri dari satu kader KB, satu pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan satu tenaga kesehatan,” ujar Desi.
Dengan konsep satu tim terdiri dari tiga orang, ketiganya fokus pada edukasi dan pendampingan kepada sasaran yang melibatkan anak-anak terindikasi stunting (baduta), ibu hamil, calon pengantin (catin), dan ibu nifas (pasca melahirkan).
Namun, dalam menjalankan tugas mereka sebagai kader KB, Desi dan Musawarti menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah persepsi masyarakat yang menganggap mereka sebagai pihak yang meminta sumbangan.
“Kita datang, ditutup pintu, dia bilang ‘tidak ada minta-minta sumbangan di sini’, saya bilang ‘bukan, kami ini mau mendata status gizi bukan minta sumbangan’,” kenang Musawarti.
Selain mendata status gizi, Musawarti juga mencatat lingkar lengan hingga memantau paparan asap rokok di rumah yang mereka datangi. Langkah ini menunjukkan komitmen tim TPK dalam memberikan pendampingan holistik, tidak hanya terkait gizi, tetapi juga faktor-faktor kesehatan lainnya.
Melalui keberlanjutan program ini, diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam penurunan angka stunting dan peningkatan kesejahteraan keluarga di Sulawesi Selatan.