Demi Perangi Stunting Pemerintah Sudah Gelontorkan Anggaran Rp 22,5 Triliun

BUKAMATA - Pemerintah Indonesia terus berupaya mengakselerasi program pencegahan dan penurunan kasus stunting di negara ini.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan bahwa realisasi anggaran untuk penurunan stunting di Kementerian/Lembaga (K/L) telah mencapai Rp 22,5 triliun hingga akhir September 2023.

Angka ini setara dengan 74,9% dari total anggaran sebesar Rp 30 triliun yang dialokasikan untuk tahun ini.

Pada tahun 2022, angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%. Namun, angka tersebut telah mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 30,8%. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun depan.

"Ini perlu kerja sama dan sinergi berbagai pihak untuk menyelamatkan anak-anak balita Indonesia dari stunting," kata Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

Selain alokasi anggaran di tingkat pusat, pemerintah juga memberikan dana penurunan stunting kepada pemerintah daerah sebesar Rp 16,56 triliun. Dana ini terdiri dari insentif fiskal sebesar Rp 1,68 triliun, dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 5,91 triliun, dan DAK non-fisik sebesar Rp 8,97 triliun.

Hingga akhir September 2023, realisasi penyaluran DAK fisik mencapai Rp 2,9 triliun atau 49,6% dari total anggaran. Sementara itu, realisasi penyaluran DAK non-fisik mencapai Rp 5,5 triliun atau 61,1% dari target yang telah ditetapkan.

"Dana desa juga diarahkan antara lain untuk program pencegahan dan penurunan stunting," tambahnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19,92 triliun untuk penurunan stunting, dengan realisasi mencapai Rp 4,63 triliun hingga saat ini. Program ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengatasi masalah stunting yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia.