Indonesia Tolak Gabung BRICS Dibahas Media Asing, Politik Luar Negeri 'Bebas-Aktif' Jadi Sorotan

BUKAMATA - Keputusan Indonesia untuk menolak bergabung dengan kelompok ekonomi berkembang BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) telah menarik perhatian media asing.

Langkah ini menjadi sorotan karena mencerminkan pendekatan politik luar negeri Indonesia yang dikenal sebagai "bebas-aktif" dalam menghadapi isu geopolitik global.

Meskipun Indonesia tampak seperti calon anggota yang alami untuk bergabung dengan BRICS yang diperluas, keputusan Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk tetap berada di luar kelompok ini telah memunculkan berbagai analisis dan komentar di media internasional termasuk Al-Jazeera.Apalagi pada pertengahan dekade ini, Indonesia dianggap akan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia.

Beberapa analis mengaitkan keputusan Indonesia ini dengan hati-hati yang lama terhadap ikatan dalam aliansi geopolitik serta ketidakpastian mengenai manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh dari keanggotaan tersebut.

Menurut Radityo Dharmaputra, dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, "Banyak analis dan mantan diplomat sudah memperingatkan tentang bergabung dengan BRICS. Manfaat ekonominya tidak jelas dan tampaknya, sementara biaya politik dan ekonomi akibat reaksi negatif dari Barat cukup pasti."

Sebelumnya, terdapat sekitar 40 negara yang mengekspresikan minat untuk bergabung dengan kelompok BRICS yang diperluas, termasuk Indonesia. Namun, dalam Konferensi BRICS di Afrika Selatan pekan lalu, Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara-negara yang diundang untuk bergabung.

Meski Presiden Jokowi menyatakan pertimbangan untuk bergabung dengan BRICS, ia juga menekankan bahwa Indonesia tidak ingin "terburu-buru" dalam mengambil keputusan tersebut.

Salah satu alasan yang diungkapkan adalah konsultasi dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), sebuah langkah yang konsisten dengan pendekatan "bebas-aktif" yang telah menjadi ciri khas politik luar negeri Indonesia.

Pendekatan "bebas-aktif" menggarisbawahi kemandirian dan fleksibilitas Indonesia dalam urusan luar negeri, dan telah terbukti dalam sejarahnya melalui partisipasi dalam Pergerakan Non-Blok selama Perang Dingin dan peran dalam mediasi perdamaian di berbagai konflik dunia.

Anil Sookal, duta besar Afrika Selatan untuk BRICS, mengungkapkan bahwa Jakarta meminta penundaan untuk berkonsultasi dengan rekan-rekan dari ASEAN mengenai langkah ini.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa masuk ke dalam kelompok dengan negara-negara seperti China dan Rusia dapat merusak citra independensi politik Indonesia.

Yohanes Sulaiman, dosen hubungan internasional di Universitas Jenderal Achmad Yani, mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya tidak memiliki keuntungan besar dalam bergabung dengan BRICS.

""Ini adalah keputusan yang sangat rasional," katanya.

"Hal-hal akan tetap sama, baik kita bergabung atau tidak." tambahnya

Dia mengatakan bahwa kelompok BRICS mungkin dirasakan sebagai aliansi anti-Barat yang dapat mempersulit hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat.

"Kita belum melihat hasil nyata dari BRICS selain sebagai kelompok yang melawan Amerika Serikat dan tampaknya tidak ada kemajuan konkret yang dicapai," katanya kepada Al Jazeera.

Dengan demikian, sambil mengejar tujuan pembangunan yang ambisius, Indonesia tampaknya memilih untuk tetap berpegang pada pendekatan politik luar negeri yang independen dan fleksibel, serta menjaga kemandiriannya dalam mengambil keputusan strategis yang sesuai dengan kepentingan nasional.