Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Takalar: Monitoring dan Sinergitas Stakeholder Jadi Kunci
Baca berita terbaru mengenai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Takalar. Temukan bagaimana sinergitas stakeholder dan monitoring menjadi kunci dalam mengatasi isu ini.

TAKALAR,BUKAMATA - Pj. Bupati Dr. Setiawan Aswad, M.Dev. Plg, telah mengarahkan langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dalam rapat awal yang diadakan pada Rabu, 23 Agustus 2023, di Ruang Rapat Setda Kantor Bupati Takalar. Langkah ini diikuti oleh rapat lanjutan yang diadakan untuk menguatkan upaya-upaya dalam mengatasi isu ini.
Pj. Bupati menekankan pentingnya monitoring, evaluasi, serta sinergitas antara program-program dan stakeholder dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
"Pengawasan dan perencanaan sangat diperlukan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Kerjasama dari semua pihak juga menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama," tegasnya.

Dia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan peningkatan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan, seperti yang tercatat dalam data BPS per Maret 2023.
"Saya juga mengimbau untuk melakukan verifikasi dan validasi data guna memastikan keakuratan jumlah penduduk miskin berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Data yang akurat akan sangat berpengaruh dalam perencanaan kebijakan," tambah Pj. Bupati.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar, H. Muh. Hasbi, S.STP MAP, dalam rapat lanjutan yang berlangsung pada Kamis, 24 Agustus 2023, di Baruga I Mannindori Kantor Bupati Takalar, menghadapkan para Camat dan Kepala Desa/Lurah.
Hasbi menyatakan perlunya pendataan ulang (door to door) untuk memahami situasi langsung warga di lapangan dan menentukan apakah mereka masuk dalam kategori miskin atau mampu.
"Kami berharap kepada petugas Dinas Sosial dan pendamping desa untuk memberi tanda kepada rumah warga yang tidak mampu, serta data DTKS perlu disensus ulang. Perbaikan data ini akan berdampak pada layanan BPJS. Terdapat warga yang seharusnya mendapatkan bantuan BPJS, namun juga ada warga yang membutuhkan bantuan tetapi tidak tercover oleh BPJS. Semua aspek ini perlu diperbaiki," jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya kerjasama untuk memperbaiki data di lapangan sehingga data kemiskinan menjadi lebih akurat. Peningkatan kesadaran masyarakat juga diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.
News Feed
Kapolres Dicopot, Santriwati Masih Trauma: Ponpes Sukoharjo Desak CCTV Dibuka
03 November 2026 21:51
Penyegaran Besar di Tubuh Polri, 224 Perwira Masuk Promosi dan Mutasi Setara
03 November 2026 20:29
KPK dan Pemkot Makassar Perkuat Sinergi, Kawal Anggaran hingga Pelayanan Publik
03 November 2026 19:19
Ketua TP PKK Sulsel Hadiri Launching Aksi Stop Stunting 2026, Sasar 3.060 Desa/Kelurahan
03 November 2026 19:12
