Plh Sekda Andi Darmawan Bintang Paparkan Pelaksanaan KKS di Depan Verifikator Kemenkes RI
Tim terkait memanfaatkan media, cetak elektronik dan media sosial dalam sosialisasi KKS, serta melakukan evaluasi pelaksanaan KKS secara rutin mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke kabupaten kota se-Sulsel.
MAKASSAR, BUKAMATA - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, memaparkan gambaran umum Provinsi Sulsel di depan tim verifikator Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.
Andi Darmawan menjelaskan, gambaran umum Provinsi Sulsel, kemudian bagaimana kebijakan pembangunan daerah tahun 2018-2023, gambaran pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS), serta tantangan pelaksanaan KKS di Sulsel.
Provinsi Sulsel sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) mempunyai luas wilayah sekitar 45.704,16 km2. Terbagi atas 21 wilayah kabupaten dan 3 wilayah kota se-Sulsel.
"Kita semua mengetahui bahwa Sulsel ini memiliki wilayah yang sangat luas, tentunya untuk mengetahui bagaimana masyarakat dan wilayahnya butuh koordinasi dan komunikasi yang baik antara semua stakeholder," ungkap Andi Darmawan dalam paparannya, Jumat, 11 Agustus 2023.
Sulsel sendiri memiliki misi pembangunan sejak tahun 2018-2023, dengan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovasi, dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi.
"Tentu kita wujudkan infrastruktur yang berkualitas dan akuntabilitas membangun infrastruktur dalam menguatkan interkonektivitas antara wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir," jelasnya.
Lalu bagaimana peran Pemprov Sulsel dalam pelaksanaan program KKS? Pertama, bagaimana komitmen dan dukungan kebijakan pemerintah provinsi.
"Menerbitkan surat edaran Gubernur yang ditujukan kepada para bupati atau wali kota, membentuk forum lintas kabupaten kota se-Sulsel," tuturnya.
Tim terkait juga berupaya memanfaatkan media, cetak elektronik dan media sosial dalam sosialisasi KKS, serta melakukan evaluasi pelaksanaan KKS secara rutin mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke kabupaten kota se-Sulsel.
"Berdasarkan hasil verifikasi Provinsi Sulsel tahun penilaian 2021-2022 disimpulkan bahwa 23 kabupaten yang menyelenggarakan sehat dan diverifikasi oleh Provinsi Sulsel," tutupnya. (*)
