BUKAMATA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait kasus buronan KPK yang mengubah kewarganegaraannya.
KPK mengonfirmasi bahwa buronan tersebut adalah tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Paulus Tannos.
Informasi ini awalnya diungkapkan oleh Kadiv Hubungan Internasional Polri, Irjen Krishna Murti, yang menyebut bahwa ada buronan KPK yang telah mengganti kewarganegaraannya.
Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, mengungkapkan keheranannya terhadap fakta bahwa Paulus Tannos, yang kini berstatus buron, berhasil memperoleh akses untuk membuat paspor dari negara lain di Indonesia.
"Kami bingung mengapa seorang buronan dapat mengubah identitas di Indonesia dan memperoleh paspor dari negara lain," ujar Ali Fikri dalam keterangannya kepada media pada Selasa (8/8/2023).
Ali Fikri menyatakan bahwa situasi ini akan mempersulit upaya KPK dalam menjalankan proses penegakan hukum.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hal ini juga berpotensi menghambat proses repatriasi Paulus ke Indonesia jika berhasil ditangkap, terutama setelah adanya informasi tentang keberadaannya di Thailand.
Tindakan Paulus Tannos yang mengubah kewarganegaraannya ini menjadi tantangan baru bagi KPK dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan di Indonesia.
TAG
BERITA TERKAIT
-
Pakar Kebijakan Publik Nilai Penanganan Kasus CSR BI-OJK Mangkrak, Rusak Citra Institusi DPR, BI dan KPK
-
Taufan Pawe Tantang Ombudsman Optimalkan 38 Perwakilan, Awasi Pelayanan Publik hingga Daerah
-
Indonesia Masih di Peringkat 19 Asian Games 2026, Baru Raih 1 Emas
-
PI Migas Sengkang Naik Jadi 10 Persen, Sulsel dan Wajo Bidik Tambahan Pendapatan Daerah
-
MAKI Ultimatum KPK, Tahan Dua Anggota DPR Tersangka Kasus CSR BI-OJK atau Hadapi Praperadilan