Astaga! 337 Juta Data Dukcapil Bocor di Pasar Gelap, Pemerintah Bakal Investigasi

BUKAMATA - Publik dihebohkan dengan dugaan kebocoran 337 juta data warga di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diduga bocor dan dijual di pasar gelap internet. Dugaan ini perlu ditanggapi dengan serius dan diinvestigasi untuk mencegah terjadinya bencana besar.

Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, pertama kali mengungkap dugaan kebocoran data tersebut. Pemilik akun Twitter @secgron ini menyebutkan bahwa data Dukcapil yang diduga bocor terbilang cukup lengkap, meliputi nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, dan informasi lainnya.

"Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," ujar Teguh dalam postingannya.

Teguh mengacu pada kejadian-kejadian sebelumnya di mana instansi terkait terburu-buru membantah dugaan kebocoran data dan hasil investigasi tidak disampaikan kepada publik. Padahal, publiklah yang akan menderita akibat kebocoran data ini.

"Padahal yang bocor adalah data publik dan yang menderita kerugiannya adalah masyarakat. Bahkan rekomendasi pun tak pernah diberikan sama sekali," ungkapnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah angkat bicara mengenai dugaan kebocoran data Dukcapil ini. Kemendagri menyatakan bahwa data yang beredar tidak sesuai dengan format yang mereka miliki.

"Untuk sementara, dapat diinformasikan bahwa data yang ada di breachforums, jika dilihat dari format elemen datanya, tidak sama dengan database kependudukan yang saat ini terdapat pada Ditjen Dukcapil," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan.

Meskipun demikian, Kemendagri akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan kebocoran data tersebut. Mereka akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Berkenaan dengan dugaan kebocoran database kependudukan dan catatan sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama dengan BSSN dan Kemenkominfo serta pihak terkait lainnya telah melakukan dua langkah penting, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif. Kedua langkah tersebut sudah dilakukan sejak kemarin dan saat ini masih dalam proses yang cepat dan mendalam untuk menangani hal tersebut," ujar Benny.

Kemenkominfo juga akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan BSSN terkait dugaan kebocoran data ini. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, mengatakan bahwa mereka akan memeriksa kasus ini dan memanggil pihak yang mengendalikan data tersebut, yaitu Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri. Jika terbukti ada kebocoran data, BSSN akan melakukan audit untuk mengetahui jumlah dan jenis data yang bocor, dan hasil audit tersebut akan dilaporkan kepada Kemenkominfo.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya menanggapi serius masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa dugaan kebocoran data dapat mengganggu stabilitas negara dan menimbulkan beban biaya bagi pemerintah jika semua warga terdampak.

"Mesti serius ditanggapi. Karena bisa jadi bencana massal yang mengganggu negara," ujar Mardani.

Mardani juga mengingatkan bahwa jika data kependudukan tersebut benar-benar bocor dan dijual di internet, masyarakat akan terdampak dan pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk menangani masalah ini.

Investigasi terhadap dugaan kebocoran data Dukcapil ini menjadi sangat penting guna menjaga keamanan dan privasi data penduduk serta mencegah potensi penyalahgunaan data yang dapat merugikan masyarakat secara luas.