Bupati Basli Ali dan Kanwil DJP Sulsel  Satukan Tekad dan Komitmen Terkait Pengelolaan Keuangan TA 2023

SELAYAR, BUKAMATA - Bupati Kepulauan Selayar, Muh Basli Ali, menyatakan tekad dan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023.

Tekad yang juga sebagai bentuk komitmen percepatan pelaksanaan anggaran tersebut, dipertegas Bupati Basli Ali dengan melakukan penandatanganan naskah komitmen bersama dengan Kepala Wilayah Direktorat Jenderal  Perbendaharaan (DJP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Supendi, yang turut disaksikan Kepala KPPN Benteng, dan para Kepala serta jajaran Organiasi Perangkat Daerah, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Rabu, 24 Mei 2023.

Kata Bupati, penandatanganan komitmen ini dimaksudkan sebagai dasar dalam rangka melakukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran sehingga berjalan dengan baik dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan.

Dirinya berharap, dengan komitmen bersama ini, kedepan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih meningkat dan lebih baik, khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sulsel, Supendi, menyebutkan, pada prinsipnya pengelolaan anggaran pusat di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sangat baik, namun tentu ada juga yang masih perlu perhatian.

"Kami juga sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemkab Selayar terkait dengan pengelolaan keuangannya, terbukti dengan diraihnya penghargaan WTP dari BPK tujuh kali secara berturut," ujarnya.

Pihaknya mengaku sangat peduli atas capaian tersebut. Hal ini dikarenakan hampir 94 persen APBD Selayar bersumber dari dana transfer yang dikirimkan dari pusat melalui KPPN Benteng.

"Semoga Selayar lebih baik lagi dan lebih maju lagi," harap Supendi saat diwawancarai.

Sebelumnya, Kepala Kanwil DJP Sulsel mengimbau agar para pengelola dana transfer melakukan percepatan agar pembangunan daerah cepat terealisasi. Begitupun dengan kepada pengelola dana desa untuk melakukan percepatan penyaluran, khususnya bantuan langsung tunai kepada masyarakat. (*)