7 Tuntutan Massa di Hari Buruh Sedunia, Cabut Omnibus Law hingga Hapus Outsourcing

BUKAMATA - Massa aksi peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day pada Senin (1/5/23) besok.  Aksi tersebut akan membawa tujuh tuntutan. Selain di Jakarta, demo akan digelar di beberapa kota industri besar lain.

Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengklaim aksi akan diikuti ribuan buruh. Di Jakarta, May Day akan digelar di dua lokasi, yakni depan Istana Kepresidenan dan kompleks Istora, Senayan.

"Tuntutan isu aksi May Day besok ada tujuh. Tadinya enam menjadi tujuh. Isu pertama, cabut omnibus law UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja," katanya.

Kedua, buruh mendesak agar ambang batas parlemen empat persen dicabut. Termasuk, syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

Menurut Iqbal, syarat ambang batas parlemen dan presiden telah membahayakan demokrasi.

Ketiga, buruh mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Keempat, menolak RUU Kesehatan.

"Kita bersama IDI. Kita bersama organisasi perawat, bidan, dan organisasi kesehatan lain. Tolak RUU Kesehatan," katanya.

Kelima, reforma agraria dan kedaulatan pangan. Massa buruh akan menolak bank tanah, impor beras, kedelai, daging, dan garam.

"Jadi yang kelima isunya reforma agraria dan kedaulatan pangan," ucap Iqbal.

Keenam, buruh akan mendukung calon presiden yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai Buruh, menurut Iqbal, haram berkoalisi dengan partai yang mengesahkan UU Cipta Kerja.

"Partai buruh tidak akan berkoalisi dengan partai politik manapun. Partai buruh hanya akan berkoalisi dengan calon presiden secara pribadinya. Kami enggak masuk di tim koalisi partai politik yang mengesahkan UU Cipta Kerja," kata dia.

Ketujuh, HOSTUM, yaitu hapus outsourcing tolak upah murah. "Itulah tujuh isu, agenda yang akan dibawa dalam aksi May Day 2023 pada 1 Mei," kata Iqbal.