PAREPARE, BUKAMATA - Pemerintah Kota Parepare, melalui Wakil Wali Kota Parepare Pangerang Rahim, menerima kunjungan Kerja Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, di Rumah Sakit Regional dr. Hasri Ainun Habibie, dalam rangka kunjungan kerja, yang digelar di ruang rapat Management RS HAH, Senin 10 April 2023.
Pangerang Rahim, mengapresiasi kehadiran dan support Komis E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, dalam memberikan support dan wejangan-wejangan demi kesuksesan proses pembangunan RS HAH hingga beroperasi seperti sekarang ini
“Kami atas nama Pemerintah Kota sangat mengapresiasi segala dukungan dan support yang diberikan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Komisi E, yang selama ini telah memberikan dukungan dan bimbingannya sehingga Parepare mendapatkan dana perbantuan Provinsi Sulsel, untuk melanjutkan proses pembangunan RS HAH ini,”katanya.
Anggota DPRD Sulsel 5 periode ini juga mengungkapkan selama ini Pemerintah Kota Parepare memang banyak memberikan dukungan dan supportnya, bahkan dia berpendapat kalau RS HAH ini memang kedepannya masih banyak yang membutuhkan pembenahan lebih lanjut.
“Memang masih sangat banyak yang perlu kemudian yang kita harus benahi lebih lanjut, demi melakukan maksimalkan pelayanan, dan Alhamdulillah kehadiran DPRD Sulsel khususnya Komisi E di Parepare pastinya akan bertukar pikiran dengan kita untuk melakukan pembenahan lebih lanjut lagi dan apa kemudian yang dibutuhkan RS HAH ini,”ungkap dia.
Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulsel, Rahman Pina, mengatakan, kehadirannya di Kota Parepare untuk berkunjung di RS HAH tidak lain, karena RS HAH ini merupakan satu-satunya RS Regional yang telah selesai dari 5 RS Regional yang ada dalam RPJMD Provinsi Sulsel.
“Memang saat ini Pemprov Sulsel telah membangun di Kabupaten Bone satu Rumah Sakit Regional lagi, dan itu kelihatannya masih tahapan Proses dan semoga bisa selesai sebelum berakhir masa jabatan gubernur Sulsel pada 5 September 2023 mendatang,”papar dia.
BERITA TERKAIT
-
Wali Kota Parepare Harap DMI Jadi Mitra Strategis Pemerintah
-
2.000 Guru di Parepare Gagal Dapat Tunjangan Pemerintah Pusat
-
Pemkot Parepare Klarifikasi Polemik Anggaran Toilet Sekolah: Nilai Kontrak Bukan Pembayaran Final
-
Soroti Kebijakan Kontroversial Wali Kota Tasming Hamid, DPRD Parepare Resmi Gulirkan Hak Interpelasi
-
Tak Ingin Seperti Pati dan Bone, DPRD Parepare Minta Pemkot Kaji Ulang Kenaikan Pajak Warga