PAREPARE, BUKAMATA - Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe membuka secara resmi Seminar Nasional Pendidikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Guppi ke-73.
Dalam Seminar ini mengangkat Tema "Membangun Lembaga Pendidikan Islam Unggul Berbasis Karakter Dan Teknologi Digital", yang juga dihadiri Ketua DPD Guppi Sulawesi Selatan, Prof DR Abd Rahim Yunus, Ketua TP PKK Parepare Hj Erna Rasyid Taufan, yang dilaksanakan di Auditorium BJ Habibie, Selasa(21/3/2023).
Walikota Parepare Taufan Pawe pada kesempatan tersebut menyampikan, bahwa Guppi pada hakekatnya adalah wadah dalam sebuah yayasan yang dalam perjalanannya merupakan lembaga besar, kuat dan tangguh.
"Kita harus memperbandingkan guppi di era orde baru dn era skrg ini, karna pola pikir, mindset kita sudah ada pergeseran. secara jujur, eksistensi guppi tertata kelola demgan baik di masa kelola orde baru, "jelas Taufan.
Taufan berharap, Guppi sebagai sebuah lembaga untuk pembaharuan pendidikan islam, dimanapun memang sudah harus bergerak massif, dalam hal ini mampu mengubah tata kelola yang lebih baik.
"mungkin saja yayasan Guppi sekarang, harus mampu bergerak dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan Islam yang ada di Arab Saudi agar memiliki konsep program pendidikan islam yang modern, "harapnya.
Taufan juga mendoromg yayasan Guppi dapat menghidupkan kembali dan mengikuti kondisi kekinian yang berbasis karakter teknologi digital.
"yang kita butuhkan sekarang ini adalah bagaimana menghidupkan kembali dan mengikuti kondisi kekinian. Kita liat seminar-seminar islam unggul berbasis karakter tekhnologi digital karena memang ini sudah kebutuhan, " tandasnya.
TAG
BERITA TERKAIT
-
Taufan Pawe Tantang Ombudsman Optimalkan 38 Perwakilan, Awasi Pelayanan Publik hingga Daerah
-
Taufan Pawe Desak RS Paramount Makassar Ditutup Permanen: Jangan Ada Lagi Korban
-
Raker Komisi II DPR RI-Mendagri, Taufan Pawe: Penurunan Transfer Keuangan Daerah Bukan Musibah, Tapi Tantangan untuk Inovasi
-
Pertemuan Taufan Pawe dan Bahlil Lahadalia Picu Spekulasi Jelang Musda Golkar Sulsel
-
Komisi II DPR RI Minta Kepala Daerah Terpilih Laksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait PPPK