Ketua MPR Bamsoet Minta Pemilihan Langsung Dikaji Kembali Karena Banyak Menimbulkan Perpecahan

BUKAMATA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengusulkan agar sistem demokrasi pemilihan langsung dikaji ulang.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet dalam acara Desa Bersatu memperingati HUT ke-9 Undang-undang Desa yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/3/2023) hari ini. Mulanya Bamsoet bercerita terkait pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

"Tugas kita hari ini adalah tinggal menjaga agar bangsa ini tidak pecah dan kita bisa wariskan dalam keadaan yang lebih baik kepada anak cucu kita kelak nanti. Sanggup?," kata Bamsoet dalam paparannya di depan ribuan Kades di GBK, Minggu (19/3/2023).

Ia pun mendorong perguruan tinggi untuk mengkaji kembali sistem demokrasi di Indonesia. Bamsoet melihat apakah sistem yang dijalankan sudah sesuai dengan apa yang tengah terjadi saat ini.

“Sistem demokrasi yang kita jalankan hari ini dengan pemilihan langsung, dengan apa yang terjadi pada hari ini, banyak mudaratnya atau manfaatnya. Ini saya minta dikaji kembali,” kata Bamsoet.

Bamsoet berkata perpecahan tak hanya terjadi imbas pilpres. Hal itu pun terjadi hingga tingkat pemilihan kepala desa. Dia tak ingin demokrasi justru berujung keterbelahan.

"Saya tidak ingin demokrasi yang dianut oleh barat memecah belah bangsa kita. Kita perlu juga pikirkan demokrasi yang cocok bagi Indonesia. Ini PR buat kita bersama," katanya.

Dia menyebut, jati diri Indonesia yang sesungguhnya merupakan musyawarah mufakat. Dia tidak ingin demokrasi yang ada justru malah memecah bangsa.

"Ini saya minta dikaji kembali. Karena jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya adalah musyawarah kemufakatan kepemimpinan atau keterwakilan. Saya tidak ingin demokrasi yang dianut oleh barat memecah belah bangsa kita," ujarnya.