BUKAMATA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didasarkan pada 160 laporan sepanjang 2009 hingga 2023 yang melibatkan sekitar 460 orang.
Mahfud menjelaskan, hal tersebut sudah terindikasi sejak 2009 lalu dengan 160 laporan, dan melibatkan 460 orang dari Kementerian Keuangan. "Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih, itu tidak kemajuan informasi. Sudah diakumulasi semua melibatkan 460 orang lebih kementerian itu. Yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun," kata Mahfud, Rabu (8/3/2023).
Mahfud mengatakan, indikasi-indikasi tersebut tidak di update dan baru direspons setelah berubah menjadi kasus. Contohnya, adalah mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. "Kayak yang Rafael, Rafael itu kasus sudah dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin, baru sekarang," sambungnya.
Mahfud lalu menyinggung bahwa laporan mencurigakan yang tidak direspons itu seperti halnya laporan terhadap mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Seperti diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya telah mencium adanya transaksi mencurigakan terkait dengan Rafael sejak bertahun-tahun yang lalu.
Mantan Ketua MK itu mensinyalir laporan yang tak direspons itu adalah buntut kesibukan di kementerian tersebut.
"Itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja, menurut saya," imbuh dia.
Dirinya turut mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersedia mengusut laporan transaksi janggal ini, saat kementerian keuangan empat kali berganti pucuk kepemimpinan sejak 2009.
Mahfud sebelumnya menyinggung transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun sebagian besar berada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai Kemenkeu. Mahfud mengatakan transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar.
"Kemarin ada 69 orang [pegawai Kemenkeu berharta tak wajar] dengan nilai hanya enggak sampai triliunan. Hanya ratusan, ratusan miliar. Sekarang, hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 T, harus dilacak," ucap Mahfud.
BERITA TERKAIT
-
Ajukan Anggaran Tambahan, Kemenag Pastikan Bayar Tunjangan Profesi Guru dan Dosen
-
Prof. Mahfud MD di Paramadina: Negara Tak Akan Bertahan Tanpa Hukum
-
Profil Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru Pengganti Suryo Utomo
-
Kemenkeu Izinkan PT Pos Sewakan Aset ke Sektor Bisnis
-
Viral Kabar Gaji 13 Bakal Dihapus, Ini Kata Kemenkeu