Partai Ummat Usung Politik Identitas, PDIP: Dia Tidak Paham Sejarah Pembentukan Bangsa

BUKAMATA - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap Partai Ummat tidak memahami aspek-aspek fundamental pembentukan bangsa Indonesia karena menyatakan bakal mengusung politik identitas pada penyelenggaraan pemilu.

"Apa yang dilakukan Partai Ummat sangat tidak memahami aspek-aspek fundamental di dalam undang-undang partai politik dan dalam sejarah pembentukan bangsa," kata Hasto dilansir dari Kompas, Senin (20/2/23).

"Kalau kita melihat dari undang-undang partai politik, seluruh partai politik wajib taat asas," lanjutnya.

Hasto menambahkan bahwa partai politik seharusnya memahami sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dan memahami ideologi Pancasila.

Ia meyakini politik identitas yang diusung oleh Partai Ummat tidak akan mendapatkan tempat. Terlebih, eksploitasi politik identitas pada Pemilu 2019 masih menciptakan bekas yang belum betul-betul pulih di kalangan masyarakat.

"Ketika ada partai yang kelahirannya sudah mengusung politik identitas dengan potensi yang memecah-belah bangsa, rakyat yang akan jadi wasit terbaik," ungkap Hasto.

"Kami yakini mereka yang ke depankan politik identitas tidak akan mendapatkan tempat di bumi Indonesia ini, yang sangat ber-Bhineka Tunggal Ika ini," ia menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, dalam Rakernas pekan lalu, dengan tegas menyatakan bahwa partai mereka berlandaskan politik identitas dan akan menggunakan masjid untuk kepentingan "politik gagasan".

Ridho menyampaikan pendapatnya bahwa politik tak bisa dipisahkan dari agama. "Sedangkan nilai-nilai moralitas agama memberikan referensi yang absolut yang permanen yang tidak pernah berubah lintas zaman, lintas generasi. Kemudian kalau kita pisahkan dari politik, maka politik kita yang tanpa arah, politik yang nanti referensinya kebenaran yang relatif situasional," ujar Ridho. Atas dasar itu, Ridho berani menyebut Partai Ummat menganut politik identitas. Menurut Ridho, politik identitas adalah politik yang Pancasilais.

Dalam pidatonya, Ridho juga menyinggung bahwa politik gagasan semestinya tidak dilarang di masjid. Sebab, menurut dia, hal yang seharusnya dilarang di masjid adalah politik provokasi. “Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi. Keduanya sangat berbeda,” kata Ridho.