PAREPARE, BUKAMATA - Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perdagangan meminta kepada masyarakat kalangan menengah ke atas, tidak memakai minyak goreng subsidi. Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan dengan menyalurkan minyak goreng subsidi, untuk membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah.
Kepala Dinas Perdagangan Parepare, Prasetyo Catur, mengatakan, Pemerintah Kota Parepare melalui Tim Dinas Perdagangan, akan terus mengawasi penyaluran minyak goreng di pasaran agar harga dan peruntukannya bisa tepat sasaran. Yaitu untuk minyak goreng premium diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke atas, sementara minyak curah dan Minyakita diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah.
"Tapi sebenarnya minyak curah ini atau minyak subsidi ini untuk masyarakat menengah ke bawah bukan menengah ke atas. Jadi ini nanti, kita akan kumpulkan semua distributor dan mengawasi penyalurannya ke beberapa pengecer, agar pengecer menjual tepat dengan harganya dan betul-betul tepat sasaran penyalurannya," jelas Prasetyo, Sabtu, 4 Februari 2023.
Ia menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pengecekan terkait ketersediaan minyak goreng premium dan dipastikan masih aman untuk wilayah Kota Parepare. "Saya sudah cek semua ke distributor, minyak goreng tidak langka di Parepare. Cuma masyarakat menengah ke atas ikut juga membeli Minyakita, dan minyak curah yang subsidi. Jadi inilah yang salah sasaran," ujarnya.
Mantan Sekretaris Satpol PP ini juga menambahkan, sesuai rilis Kementerian Perdagangan bahwa pengawasan akan dilakukan melalui aplikasi Kemendag. Aplikasi itu nantinya bisa melacak alur distribusi minyak goreng, utamanya Minyakita dan curah. Mulai dari produsen, distributor 1 dan 2 (D1 dan D2), hingga ke pengecer. Tak hanya itu, lewat aplikasi juga akan terpantau jumlah stok yang dikeluarkan produsen kepada distributornya.
"Itu terdata nilainya semua. Baik volume maupun harga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi agar tidak ada lagi yang main-main dalam proses penjualan ini. Karena kita melakukan pengawasan bukan hanya di tingkat distributor saja, tapi mengurai hingga ke konsumen," harapnya. (*)
BERITA TERKAIT
-
Wali Kota Parepare Harap DMI Jadi Mitra Strategis Pemerintah
-
2.000 Guru di Parepare Gagal Dapat Tunjangan Pemerintah Pusat
-
Pemkot Parepare Klarifikasi Polemik Anggaran Toilet Sekolah: Nilai Kontrak Bukan Pembayaran Final
-
Soroti Kebijakan Kontroversial Wali Kota Tasming Hamid, DPRD Parepare Resmi Gulirkan Hak Interpelasi
-
Tak Ingin Seperti Pati dan Bone, DPRD Parepare Minta Pemkot Kaji Ulang Kenaikan Pajak Warga