Negara Padat Penduduk di Asia ini Terancam Krisis Ekonomi

BUKAMATA - Salah satu negara besar dunia masuk dalam ancaman krisis ekonomi. Negara itu adalah Pakistan. Negara berpenduduk terbesar kelima di dunia itu saat ini sedang mengalami krisis devisa yang diikuti oleh inflasi yang tinggi.

Dikutip dari CNBC Indonesia per 6 Januari, Bank Negara Pakistan dilaporkan hanya memiliki devisa sebesar USD 4,34 miliar (Rp 64 triliun), hanya mencukupi kebutuhan impor selama tiga minggu ke depan.

Kepala Divisi Departemen Riset IMF Daniel Leigh mengatakan sebetulnya Pakistan telah melewati tahun 2022 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi di angka 6%. Namun lembaga itu telah menurunkan prediksinya pada 2023.

"Di tahun 2023 akan ada pelemahan karena stimulus yang telah habis dan juga inflasi yang tinggi, bank sentral telah menaikan suku bunganya 17% untuk membekukan permintaan domestik," papar Leigh dalam konferensi pers IMF, dikutip Rabu (1/2/2023).

Bencana banjir besar di Negeri Ali Jinnah itu pun telah mengganggu aktivitas rantai pasok dan juga inflasi.

"Inflasi pun naik karena ini, kami melihat inflasi naik 21% di 2023. Ini juga karena pelemahan nilai tukar," tambahnya.

IMF sendiri tahun lalu telah mencairkan bailout sebesar USD 6 miliar (Rp 90 triliun) pada tahun 2019, yang ditambah lagi dengan USD 1 miliar (Rp 15 triliun) tahun lalu. Namun pemberi pinjaman itu kemudian menghentikan pencairan pada bulan November karena kegagalan Pakistan untuk membuat lebih banyak kemajuan dalam konsolidasi fiskal dan reformasi ekonomi.

Meski begitu, IMF tetap menaruh perhatian pada Islamabad. Lembaga itu bahkan mengirimkan tim menuju Pakistan untuk mendiskusikan terkait bantuan pendanaan bagi negara itu pada Selasa kemarin.

Sementara itu, analis keuangan dan CEO Topline Securities, Mohammad Sohail, mengatakan pemerintah Pakistan telah melewati rintangan besar dalam mengamankan cicilan IMF berikutnya yakni penghapusan batas nilai rupee Pakistan. Tercatat, hanya dalam dua hari setelah batasan itu dihapus, rupee Pakistan telah kehilangan hampir 10% nilainya.

"Meninggalkan pasar valas untuk kekuatan pasar adalah salah satu syarat terbesar IMF, yang ditentang pemerintah di masa lalu," katanya kepada AFP.

Selain IMF, Pakistan juga mengaku telah mendapatkan tawaran bantuan dari negara-negara lainnya. Tak hanya itu, Islamabad juga mulai menjual aset di luar negeri seperti lahan dan gedung eks kedutaannya di Washington.

"Untuk mendukung Pakistan, Arab Saudi telah menyatakan kesediaannya untuk menyetor lagi USD 2 miliar ke Bank Negara Pakistan, setelah melakukan 'studi'. Bantuan serupa juga diharapkan dari China," ujar laporan Financial Post.

"Kedutaan Besar Pakistan di Amerika Serikat telah menerima anggukan dari kantor luar negeri untuk menjual gedung lamanya, yang terbengkalai selama 15 tahun terakhir," mengutip kantor berita ARY.

Sumber : CNBC Indonesia