JAKARTA, BUKAMATA - Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Selasa, 31 Januari 2023.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, memberikan warning terkait mekanisme penganggaran. Ia mengingatkan agar apa yang dibahas di DPR, tidak berbeda dengan yang dianggarkan Kemenhub.
"Saya ingatkan di Kemenhub, mekanisme penganggaran supaya jangan terjadi perbedaan apa yang diputuskan disini beda dengan yang dianggarkan. Tidak seperti itu mekanisme penganggaran kita. Jangan sampai di rapat ini baru disampaikan," kata Hamka B Kady.
Terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diraih, Hamka B Kady memberikan apresiasinya. Namun, ia mendorong agar PNBP yang diraih sebesar 127 persen pada tahun 2022 lalu, bisa lebih ditingkatkan lagi. Apalagi, di sisi lain, ada sektor-sektor yang harus disubsidi.
Lebih jauh, politisi senior Partai Golkar ini mengusulkan kepada pimpinan agar ada rapat khusus untuk membahas terkait subsidi tersebut.
"Kita tidak pernah diberikan exercise terkait subsidi itu. Mungkin ada rapat khusus, bagaimana subsidi input kepada penerima. Di sektor udara, juga harus dijelaskan. Saya minta pimpinan, kita agendakan untuk membahas secara khusus subsidi input dan output ini," terangnya.
Anggota Banggar ini juga menyoroti terkait terminal khusus, yang harus dievaluasi. Menurut Hamka B Kady, keberadaan terminal khusus ini harus dijelaskan secara detail, termasuk seperti apa potensi PNBP yang bisa dimaksimalkan.
"Kita harus membahas ini supaya semuanya clear," imbuhnya. (*)
BERITA TERKAIT
-
Pimpin Kunker Komisi V ke Bandar Lampung, Hamka B Kady Minta Pemprov Sampaikan Skala Prioritas Pembangunan
-
Berkat Hamka B Kady, Ruas Jalan Kalamassang - Moti Kini Mulus Lewat Program IJD
-
Sepanjang 2025, Hamka B Kady Bangun Ribuan RTLH Hingga Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera
-
Hamka B Kady Serahkan Bantuan Bus Sekolah Kemenhub untuk STAI YAPIS Takalar
-
RDP Polemik Sewa Lahan PT IHIP di DPRD Sulsel, Pemkab Luwu Timur Siapkan Biaya Kerohiman Bagi 104 KK di Desa Harapan