Terima Penghargaan Kemenkumham, Bupati Gowa jadi Kepala Daerah Peduli HAM

JAKARTA , BUKAMATA -  Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menjadi salah satu kepala daerah yang berhasil menerima penghargaan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI pada kategori Bupati atau Walikota untuk Kabupaten atau Kota Peduli HAM.

Penghargaan Kemenkumham RI ini merupakan bagian dari rangkaian Puncak Hari HAM Sedunia ke-74 Tahun yang berlangsung di The Sultan Hotel, Jakarta Pusat.

Penghargaan yang diterima Bupati Gowa ini merupakan penghargaan ke 170 yang berhasil diterima sepanjang memimpin Kabupaten Gowa dua periode bersama wakilnya Abd. Rauf Malaganni.

"Pemerintah Kabupaten Gowa mendapatkan penghargaan Kabupaten Peduli HAM di Indonesia, pada puncak peringatan Hari Ham Sedunia ke-74 Tahun yang diselenggarakan Kemenkumham RI," katanya usai menerima penghargaan, Senin (12/12/2022).

Menurutnya, penghargaan yang diterima ini tentunya menobatkan Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah di Indonesia yang peduli dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia atau HAM. Dimana dalam penilaiannya bertumpu pada empat hal, antara lain, perempuan, kelompok penyandang disabilitas, anak dan masyarakat lainnya.

"Kabupaten Gowa di beberapa fasilitas telah memenuhi persyaratan itu. Salah satunya menyiapkan semua fasilitas untuk semua kawan-kawan disabilitas atau difabel," terangnya.

Belum lagi kata Adnan, Kabupaten Gowa juga telah dinobatkan sebagai Kabupaten Peduli Anak. Sehingga, menurutnya, daerah berjuluk Butta Bersejarah ini telah memenuhi beberapa indikator yang ada dalam menjadikan sebagai daerah peduli hak asasi manusia.

"Kabupaten Gowa juga telah mendapatkan Kabupaten Peduli Anak. Sehingga indikator yang menjadi perhatian utama pemerintah untuk hak asasi manusia, Kabupaten Gowa telah memilikinya," terangnya.

Sementara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, pada peringatan Hari HAM Sedunia kali ini mengangkat tema "Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju". Tema ini dinilai memiliki makna yang mendalam sebab, tema tersebut dipilih langsung Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk merefleksikan bahwa hak setiap manusia adalah sama. Baik secara martabat, kebebasan, dan keadilan.

"HAM merupakan amanat yang tidak terpisahkan. Membangun kesadaran akan pentingnya penjaminan kehidupan yang manusiawi bagi setiap warga negara adalah dasar utama bagi ASN melaksanakan P5HAM," katanya.

Menurut Yasonna, P5HAM meliputi, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di seluruh daerah yang ada.

"Kesadaran mendalam bahwa tanpa upaya negara, pemerintah, dan kita semua untuk mewujudkannya maka hak asasi manusia hanya akan menjadi goresan hitam di atas kertas putih," ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin telah menggarisbawahi segala capaian yang telah diraih dalam pemajuan HAM. Sebaiknya seluruh pemangku kepentingan yang ada tidak menjadikan puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapal sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta," tegas Yasonna.

Dalam pemberian penghargaan tersebut, Kemenkumham RI memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat. Apresiasi ini sebagai bentuk terimakasih atas upaya dan kerja keras bersama dalam mewujudkan P5HAM tersebut.

Dalam pemberian penghargaan ini tercatat sebanyak 170 bupati atau walikota di Indonesia menerima penghargaan Peduli HAM. Kemudian, penghargaan ke tujuh bupati atau walikota yang mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM,

Selanjutnya, 10 gubernur sebagai Pembina Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dan dua gubernur sebagai Pembina Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Ada juga enam menteri dan pimpinan tinggi lembaga sebagai instansi yang responsif terhadap tindak lanjut rekomendasi penangan dugaan pelanggaran HAM, satu pemerintah daerah yang responsif terhadap isu HAM global, 10 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dan 10 unit Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai OPTD pelayanan publik berbasis HAM.