Gelar FGD Bersama Lembaga Survey Independen, IKM Lutra Capai 79,87 %

LUTRA, BUKAMATA - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama lembaga survey independent yaitu citra publik Indonesia lingkaran survey Indonesia network menggelar seminar akhir dan FGD Kegiatan Penelitian, Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Kebijakan Publik. Kegiatan ini digelar di Aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu Utara, Kamis (24/11/2022) 

Tahun ini, indeks kepuasan masyarakat Terhadap Pemkab Luwu Utara di tahun 2022 yaitu 79,87 % (BAIK) ini naik dari tahun sebelumnya yaitu 78,91 %.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu Utara, Alauddin Sukri mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat serta Kebijakan Publik yang ada pemerintah kabupaten Luwu Utara.

"Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta Nomor 15 Tahun 2014 tentang standar pelayanan publik, " katanya.

Sementara itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan, tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

"Ini merupakan survey kebijakan publik yang dilaksanakan secara independen dan professional oleh Lembaga yang telah teruji baik dari segi independensi maupun dari segi keilmuan dapat dipertanggngjawabkan, " katanya 

Dia melanjutkan, penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh unsur institusi birokrasi pemerintah tentu di dalamnya pasti ada permasalahan atau kelemahan sebagai unsur pemberi pelayanan publik kepada masyarakat yang dilayaninya.

"Sehingga sangat banyak muncul keluhan atas rasa ketidak puasan masyarakat dalam suatu proses pelayanan publik," imbuhnnya.

Di sisi lain, tingkat kepuasan dari masyarakat merupakan indikator akhir dari penilaian atas keberhasilan suatu pelayanan publik. Institusi birokrasi pemerintah harus senantiasa berupaya agar masyarakat dapat merasa puas pada saat menerima pelayanan publik. 

"Karena indikator akhir dari suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik tersebut adalah kepuasan masyarakat, " singkatnya 

Kegiatan ini kata Indah sebagai salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian dalam meningkatkan kualitas dan kepuasan oleh sebab itu ini menjadi sangat penting sebagai tolak ukur evaluasi dan merancang rencana aksi dalam pemberian pelayanan yang di lakukan.

"Semoga data yang ada menjadi spirit dan semangat bagi teman-teman di opd untuk terus berbuat terbaik dalam memberikan pelayanan, " katanya.