Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Sabtu, 19 November 2022 23:04

Anggota DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni (RPG), melakukan reses dan serap aspirasi, di Pelataran Parkir AJ Building Mbuk Cofee Shop, Jalan Landak Baru, Kota Makassar, Sabtu, 19 November 2022.
Anggota DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni (RPG), melakukan reses dan serap aspirasi, di Pelataran Parkir AJ Building Mbuk Cofee Shop, Jalan Landak Baru, Kota Makassar, Sabtu, 19 November 2022.

RPG Reses dan Serap Aspirasi, Warga Curhat Soal Banjir Hingga Pelayanan Rumah Sakit

Pada tahun 2021, Kementerian PUPR melalui BBWS Pompengan Jeneberang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31,37 miliar untuk operasi dan pemeliharaan seluruh sarana pengelolaan Sumber Daya Air termasuk revitalisasi pengendalian banjir Kota Makassar.

MAKASSAR, BUKAMATA - Anggota DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni (RPG), melakukan reses dan serap aspirasi, di Pelataran Parkir AJ Building Mbuk Cofee Shop, Jalan Landak Baru, Kota Makassar, Sabtu, 19 November 2022. Pada kesempatan tersebut, warga yang hadir memanfaatkan pertemuan itu untuk bertanya sekaligus curhat.

"Begini Pak Rudy, siapakah sebetulnya yang bertanggungjawab atas pemeliharaan kanal besar yang ada di Kota Makassar. Karena baru hujan saja satu jam, air sudah melimpah dan tumpah di jalan pak, apalagi sudah masukmi musim hujan dan sudah pasti mengakibatkan banjir dimana-mana," kata Titi, salah seorang warga.

Lain halnya Mardiati. Ibu dari empat anak ini mengeluhkan persoalan perekonomian warga semakin sulit pasca pandemi Covid 19. "Tabe Pak Dewan, gara-gara Covid 19 semakin susah kayak kehidupanka, susah sekali kurasa biaya kehidupan sehari-hari," ucapnya.

Sedangkan Cecep Ketua RW 03 Kelurahan Pa'baeng-baeng, mengeluhkan persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ia mengungkapkan, banyak warga seringkali ditolak oleh pihak Rumah Sakit kalau pakai KIS.

"Banyak alasannya kepada warga, alasan kamar penuh dan segala macam, tapi kalau pasien umum eh langsung dilayani dengan baik pak, gimana dengan ini," keluhnya.

Mendengar apa yang disampaikan oleh perwakilan warga, RPG langsung menanggapi. Terkait dengan keberadaan kanal yang ada di Kota Makassar, jelas RPG, menjadi kewenangan Kementrian PUPR melalui Balai Besar Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.

Di Makassar, terdapat tiga aliran kanal utama yang berfungsi mengatur sistem drainase untuk pembuangan. Diantaranya Kanal Panampu, Kanal Jongaya, dan Kanal Sinrijala dengan panjang Kanal masing-masing 4 km.

Di beberapa tempat, kanal-kanal yang sejatinya diharapkan menjadi nilai plus untuk lingkungan dan kebutuhan masyarakat justru menjadi kanal yang memicu masalah sosial lainnya. Masalah itu tidak sedikit disebabkan oleh mentalitas masyarakat kita yang cendrung menjadikan Kanal sebagai TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

"Setahu saya, pada tahun 2021, Kementerian PUPR melalui BBWS Pompengan Jeneberang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31,37 miliar untuk operasi dan pemeliharaan seluruh sarana pengelolaan Sumber Daya Air termasuk revitalisasi pengendalian banjir Kota Makassar," jelasnya.

Sementara terkait persoalan perekonomian pasca pandemi Covid 19, menurut RPG, perlu ada UMKM dengan dana bergulir, sehingga perekonomian warga dapat tumbuh kembali seperti sedia kala, dan ia siap membantu.

"Kalau pertanyaan Pak Cecep Ketua RW kita, gampangji pak, kalau ada Rumah Sakit yang yang menolak warga yang punya KIS yang akan berobat, laporkanki atau bisa langsung hubungi saya, sambil menyebut nomor handphone yang bisa dihubungi," terangnya. (*)

#Rudy Pieter Goni #Reses dan serap aspirasi #DPRD Sulsel #Fraksi PDIP

Berita Populer