Thailand Nasibmu Kini, Gonjang-Ganjing Pemerintahan Hingga Kinerja Ekonomi Terburuk
Di bawah hukum Thailand, seorang perdana menteri tidak dapat menjabat lebih dari delapan tahun. Tapi, para pendukung dan kritikus Prayut tidak setuju kapan masa jabatannya dimulai
BUKAMATA - Negara Pariwisata, Thailand kini sedang menghadapi masa-masa sulitnya. Sejumlah masalah tengah menempa negeri gajah putih tersebut.
Dari sektor pemerintahan, gonjang ganjing antara pendukung Perdana Menteri Chan-O-Cha dan partai oposisi belum berakhir. Mereka memperdebatkan terkait masa pemerintahan PM Chan-O-Cha .
Perkara yang telah dilaporkan ke Pengadilan ini bakal diputuskan Pengadilan Thailand hari ini.
Pengadilan bakal memutuskan nasib perdana menteri (PM) yang ditangguhkan Prayut Chan-O-Cha, Jumat (30/9/2022). Ini terkait apakah nanti, ia akan tetap diangkat kembali atau digulingkan dari jabatannya secara permanen.
Mantan panglima militer yang berkuasa sejak 2014 tersebut memang tengah diskors sejak bulan lalu dari jabatan PM. Ini setelah pengadilan menerima gugatan hukum yang diajukan kepadanya oleh partai-partai oposisi, yang berpendapat bahwa Prayut telah mencapai batas masa kekuasaan menurut konstitusi.
Di bawah hukum Thailand, seorang perdana menteri tidak dapat menjabat lebih dari delapan tahun. Tapi, para pendukung dan kritikus Prayut tidak setuju kapan masa jabatannya dimulai.
Bagi kritikus, masa Prayut memimpin dimulai sejak 2014, kala kudeta terjadi terhadap pemerintahan PM Yingluck Shinawatra yang terpilih dalam Pemilu. Ia kemudian melanjutkan pemerintahan itu lima tahun, kemudian menjadi PM lagi setelah menang Pemilu di 2019 hingga kini.
Namun bagi pendukungnya, pria 68 tahun itu tidak memimpin dari 2014, karena hanya melanjutkan peninggalan Shinawartha. Ia dianggap baru menjadi PM, sesuai konstitusi, di 2019.
Jika mengikuti logika itu, secara teknis, ia bisa menjabat hingga 2025 dan 2027. Apalagi jika mengikuti pemilu baru yang akan dijadwalkan berlangsung di Maret tahun depan.
Demo Besar & Kinerja Ekonomi Terburuk
Di bawah pengawasan Prayut, demonstrasi puluhan ribu orang terjadi tahun 2020. Tuntutan utama dari gerakan tersebut adalah agar Prayut mengundurkan diri.
Kerajaan sebenarnya juga mencatat kinerja ekonomi terburuk dalam 30 tahun. Pemerintahnya juga menghadapi kritik atas penanganan pandemi.
Di kuartal-II (Q2) 2022, PDB Thailand hanya tumbuh 2,5% secara tahunan pada kuartal yang berakhir Juni. Angka ini jauh di bawah perkiraan pertumbuhan 3%.
Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand (NESDC), juga merevisi tingkat pertumbuhan setahun penuh yang diharapkan dari 2,5-3,5% menjadi 2,7-3,2%. Lembaga itu juga memaparkan inflasi pada Juni mencapai 7,7% dan berada di 6,5% untuk kuartal tersebut.
"Saya akan terus melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai menteri pertahanan untuk rakyat dan Thailand setiap hari," kata Prayuth di akun Twitter resminya, saat terkena skors dan menjadi menhan.
