Setelah NTB, BGN Juga Tutup Ratusan Dapur SPPG di Sulsel
02 April 2026 11:56
Penertiban aset harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Aset pemerintah tidak boleh dikuasai oleh yang tidak berhak.
MAKASSAR, BUKAMATA - Dinas Pertanahan Kota Makassar gencar melakukan penertiban aset yang dikuasai pihak ketiga. Meski demikian, pendekatan secara humanis dan santun tetap harus dikedepankan.

"Penertiban harus tetap dengan pendekatan humanis. Mengedepankan sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainga," kata Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Akhmad Namsum, Senin, 26 September 2022.
Ia menjelaskan, penertiban aset harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Aset pemerintah tidak boleh dikuasai oleh yang tidak berhak.
"Alhamdulillah, ada solusi tanpa anarkisme," ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Pertanahan Kota Makassar berhasil melakukan penertiban aset rumah dinas yang telah dikuasai selama 40 tahun oleh keluarga mantan pejabat. Selain itu, juga dilakukan pengamanan fungsi aset lahan fasum dan fasos di Kota Makassar. (*)
02 April 2026 11:56
02 April 2026 09:30
02 April 2026 09:30
02 April 2026 11:10
02 April 2026 11:56
02 April 2026 11:04
02 April 2026 11:25