Tembus 83.000 Lebih Kendaraan, Masyarakat Sulawesi Antusias Daftar Subsidi Tepat Sasaran

MAKASSAR, BUKAMATA - Pemerintah melalui Pertamina telah melakukan pendaftaran kendaraan yang disosialisasikan sejak 1 Juli 2022 di berbagai daerah di Indonesia, dalam memastikan penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran. Hingga kemarin, Senin, 5 September 2022, jumlah kendaraan roda empat yang mendaftar untuk mendapatkan BBM Subsidi melalui website subsiditepat.mypertamina.id ini telah mencapai 83.455 kendaraan di Sulawesi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Laode Syarifuddin Mursali, menguraikan, jumlah kendaraan yang mendaftar di tiap provinsi antara lain, Sulawesi Selatan 33.753 kendaraan, Sulawesi Utara 19.430 kendaraan, Provinsi Gorontalo 12.272 kendaraan, Sulawesi Tenggara 10.499 kendaraan, Sulawesi Tengah 5.101 kendaraan, dan Sulawesi Barat 2.359 kendaraan.

Laode menambahkan, per 1 September pembelian pertalite dan solar subsidi telah menerapkan scan QR Code untuk validasi.

"Ujicoba sudah dilakukan per 1 September, untuk yang belum memiliki QR code masih dapat mengisi seperti biasanya namun dicatat nopolnya, tetapi kedepannya akan ada perlakuan yang berbeda ketika sudah masuk fase penerapan," ujarnya, Selasa, 6 September 2022.

Hal ini tentunya dilakukan agar kendaraan yang membeli BBM Subsidi dapat termonitor dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat diminta mendaftar segera agar tak kaget saat penerapan.

Laode pun mengimbau saat ini masyarakat pengguna kendaraan roda empat untuk dapat segera mendaftarkan kendaraannya melalui website subsiditepat.mypertamina.id, layanan pendaftaran on the spot di beberapa SPBU di setiap wilayah dan aplikasi MyPertamina bagi yang sudah memiliki di HP nya.

Pihaknya menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat membantu penyaluran BBM Subsidi agar tepat sasaran karena tercatat dengan lebih baik dan transparan. "Inilah yang kami harapkan, kami dapat mengenali siapa saja konsumen pertalite dan solar subsidi dan tentunya melindungi masyarakat yang memang berhak mengkonsumsinya," katanya. (*)