Mahasiswa Papua di Makassar Nyatakan Sikap Dukung Pemekaran Papua Selatan

MAKASSAR, BUKAMATA - Gerakan mahasiswa hingga akademisi memberikan dukungan terhadap rencana pemekaran Provinsi Papua Selatan dari Provinsi Papua bersama dua provinsi lainnya yakni Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Rencana ini tertuang berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022, yang ditandatangani Presiden Indonesia, Joko Widodo pada 25 Juli 2022.

Koordinator Mahasiswa Papua Selatan Rafael, mengatakan, kumpulan mahasiswa yang berasal dari Asmat, Mappi, Marauke, Bofendigo menyatakan dukungan atas rencana kebijakan tersebut.

"Provinsi Selatan di Papua perlu dipercepat untuk proses pembangunan dengan maksud mendekatkan pelayanan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pemerintah," katanya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Bupati Selatan Papua, Rabu, 10 Agustus 2022.

Ia pun berharap agar Komisi II DPR RI dapat menindaklanjuti aspirasi dari Papua. Apalagi pada Prolegnas Komisi 2 Tahun 2020 tidak ada Rencana Undang-undang (RUU) pemekaran Provinsi Papua, sehingga pihaknya memohon agar pemekaran provinsi masuk dalam prolegnas agar dapat terealisasikan.

"Jika Provinsi Papua Selatan berdiri, meminta adanya revisi UU Otsus sebagai payung hukum yang menyatakan Papua Selatan sebagai sebuah provinsi dan juga menjadi minoritas, dan diberikan perlindungan keamanan untuk ekonomi asli Papua," ujarnya.

Sementara Perwakilan Mahasiswa Papua Selatan, Kinan, mengatakan, usulan pembentukan Provinsi Papua Selatan sudah sejak 13 tahun yang lalu. Papua adalah pulau besar yang dihuni 4 juta orang dan tersebar dari satu titik ke titik lainnya dari segi demografis.

"Perhatian dari pemerintah pusat sudah baik tetapi jangkauan sangat menantang," terangnya.

Ia menilai, kesepakatan dari masyarakat adalah pemekaran menjadi solusi, adanya Provinsi Papua Selatan. Meski saat ini sedang mempersiapkan pemekaran, melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

Tak hanya itu, dalam waktu dekat ini Gerakan Mahasiswa Papua ini kemudian membahas sikap adil pemerintah dalam proses pemekaran Papua Selatan dan akan menggelar misi dan gerakan bersama dalam merembukkan wilayah Papua Selatan untuk kesetaraan. (*)