PKK Sulsel Sosialisasikan Perlindungan Konsumen

MAKASSAR, BUKAMATA - Tim Penggerak PKK Sulsel melakukan sosialisasi perlindungan konsumen, yang digelar secara daring, kemarin, Selasa, 26 Juli 2022. Sosialisasi ini melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI.

Kepala BPOM Makassar, Hardaningsih, menjelaskan, konsumen memiliki hak penuh untuk memilih barang dan jasa yang akan digunakan atau dikonsumsi. Meski demikian, pihaknya selalu memberikan warning terkait produk-produk yang tidak memenuhi syarat atau izin edar, ataupun ketentuan, atau mengandung bahan yang berbahaya lain.

"Kami (badan POM) juga saat ini menggunakan aplikasi, publik warning yang bisa mencari data. Apa saja yang sudah dipublik warningkan oleh BPOM," ujar Hardaningsih.

Sementara, Analis Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional VI Sulampua, Normasita, yang hadir sebagai narasumber, memberi gambaran bagaimana mengenal ciri-ciri investasi bodong. Termasuk tentang skema ponzi yang banyak digunakan perusahaan invetasi bodong dalam menjerat korbannya.

"Ketika kita menerima penawaran menjanjikan, keuntungan yang besar dengan skema ponzi dan sejenisnya. Itulah adalah bentuk iming-iming agar kita tertarik berinvestasi di perusahaan itu," katanya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya literasi keuangan. Ketidakpahaman masyarakat terhadap produk keuangan menjadi pemicu maraknya penipuan curang di sektor jasa keuangan.

"Sebelum melakukan investasi, sebaiknya masyarakat memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan," imbaunya.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Suro Adhawati selaku Ketua Pokja I PKK Sulsel mengatakan, sosialisasi ini dilakukan karena PKK Sulsel kerap mendapati masyarakat terkena masalah investasi bodong hingga produk berbahaya, namun tidak tahu harus mengadukan ke pihak mana.

"Pada intinya, bagaimana kami mensosialisasikan kepada masyarakat yang belum mandiri. Seperti apa regulasi tahapannya sehingga ini jelas, mereka betul-betul aman dan dapat terlindungi," ujar Sri Suro. (*)