Bupati Soppeng Dukung Implementasi Kurikulum Merdeka

SOPPENG, BUKAMATA - Bupati Soppeng, Kaswadi Razak, mendukung penuh Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), khususnya di Kabupaten Soppeng. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja pimpinan Kemendikbudristek di Kabupaten Soppeng, yang dilaksanakan Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPMPV KPTK) Kemendikbudristek, kemarin, Kamis, 21 Juli 2022.

"Kalau soal pendidikan, kami dukung 1000 persen," ujar Kaswadi.

Sementara, Kepala BPPMPV KPTK, Andi Rusdi, menyampaikan, tujuan dari kunjungan kerja tersebut adalah untuk mengawal, dan mendampingi sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, memperkuat sinergi dan dukungan pemda kepada sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Andi Rusdi juga mengajak guru dan kepala sekolah untuk memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.

Dalam kunjungan tersebut juga dilakukan wawancara dengan satuan Pendidikan terkait IKM. Rahmi Humaerah, Guru SDN 7 Salotungo.

"Menurut saya, Kurikulum Merdeka merupakan solusi yang tepat untuk kita lakukan dalam pembelajaran di dalam kelas. Dimana, pada Kurikulum Merdeka siswa diberikan kebebasan, kemudian sesuai dengan bakat dan minatnya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fatmawati, Kepala SMAN 5 Soppeng, menilai, yang menarik dari IKM adalah memuliakan hak anak.

"Kami mempedomani ini di dalam mengimplementasikan pembelajaran regulernya, pembelajaran P5nya, Projek Penguatan Profil Pelajaran Pancasilanya, dan seluruh kegiatan intra dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 5 Soppeng," terangnya.

Sebagaimana diketahui, Kurikulum Merdeka diluncurkan Mendikburistek pada Februari 2022 lalu, sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila.

IKM secara mandiri, secara lebih luas akan dimulai pada tahun ajaran 2022 ini. SK Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 044/H/KR/2022 tanggal 12 Juli 2022 menetapkan lebih dari 140 ribu satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023. (*)