Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Kamis, 30 Juni 2022 18:38

Pahrur Dalimunthe dari DNT Lawyers yang menjadi kuasa hukum pemilik lahan korban mafia tanah, saat memberikan keterangan pers.
Pahrur Dalimunthe dari DNT Lawyers yang menjadi kuasa hukum pemilik lahan korban mafia tanah, saat memberikan keterangan pers.

Korban Mafia Tanah Minta Perlindungan Hukum ke Kapolri

Untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang berlanjut dan konflik horizontal di masyarakat, pada tanggal 27 Juni lalu, Satreskrim Polrestabes Makassar memasang police line dan tanda pengawasan di lahan yang menjadi tempat kejadian perkara penyerobotan lahan.

MAKASSAR, BUKAMATA - Korban mafia tanah meminta perlindungan hukum ke Kapolri, setelah dianiaya dan diusir dari tanah bersertifikat yang sudah dimiliki sejak tahun 1990-an. D (28 tahun) dan A (33 tahun), yang merupakan pemilik lahan di kawasan Jalan Pengayoman, menjadi korban keberingasan mafia tanah.

Lahan tersebut dirusak dan pemilik lahan diusir oleh sekelompok preman yang mengaku sebagai ahli waris dan merasa memiliki kekebalan hukum. Kelompok preman tersebut bahkan menempati lahan dan membangun bedeng tempat tinggal, padahal mereka tidak memiliki dasar kepemilikan apapun.

Karena tidak terima dengan perlakuan kasar tersebut, A dan D kembali mencoba masuk ke tanah mereka. Namun mereka kemudian dianiaya sehingga menyebabkan A harus dirawat di rumah sakit, akibat mengalami luka memar di bagian bawah mata kanan, lebam di perut dan paha, serta luka-lula lainnya di sekujur bagian lainnya.

"Ini mengerikan. Mafia tanah ini begitu terorganisir sehingga mereka seberani itu menyerobot tanah yang sudah dikuasai dan bersertifikat puluhan tahun," ujar Pahrur Dalimunthe, dari DNT Lawyers, yang menjadi kuasa hukum pemilik lahan.

Lebih jauh Pahrur menuturkan, jika praktik mafia tanah ini terus dibiarkan, semua pemilik lahan di Makassar yang telah memiliki sertifikat lahan pun dapat diserobot, diusir, dan ditempati seenaknya.

"Tanah di kantor wali kota, tanah kantor polisi, bahkan bisa diambil oleh para mafia tanah," lanjut Pahrur.

Ia mengungkapkan, kasus penyerobotan tanah ini memiliki bukti berupa hasil visum dan rekaman kamera CCTV. Sehingga, jelas bahwa telah terjadi tindak pidana dengan dugaan penganiayaan, pengeroyokan, perusakan, dan penyerobotan lahan.

"Laporan ini telah dimasukkan oleh kuasa hukum korban ke Polrestabes Makassar," ujarnya.

Atas laporan tersebut, Polrestabes Makassar telah bertindak cepat dengan melakukan penyelidikan untuk kasus Penganiayaan (Pasal 351 ayat (2) KUHP), dan Perusakan Barang dan Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP dan Pasal 406 KUHP). Khusus untuk Penyerobotan Lahan pada Pasal 167 KUHP, kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan.

"Kami mengapresiasi kinerja Polrestabes Makassar, terutama pada Kapolres, Kasat Reskrim beserta jajaran, sehingga kasus ini cepat ditangani. Semoga ini menjadi bukti bahwa polisi tidak mau kalah melawan mafia tanah," ujar Boris Tampubolon, yang juga merupakan kuasa hukum pemilik lahan.

Boris juga mengatakan jika pihak kuasa hukum telah melaporkan kasus ini kepada Kapolri, Kabareskrim, dan Kadivpropam Polri agar bisa mendapatkan perhatian khusus.

"Sebab tahun ini Presiden dan Kapolri telah mengumandangkan perang melawan mafia tanah. Momentum Hari Bhayangkara yang akan diperingati 1 Juli nanti seharusnya menjadi momentum kemenangan Polri dan masyarakat melawan mafia tanah," lanjut Boris.

Untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang berlanjut dan konflik horizontal di masyarakat, pada tanggal 27 Juni lalu, Satreskrim Polrestabes Makassar memasang police line dan tanda pengawasan di lahan yang menjadi tempat kejadian perkara penyerobotan lahan.

"Tindakan polisi telah sesuai dengan KUHAP, UU Kapolri, dan Perkap Pedoman Penyidikan yang memerbolehkan penyidik untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab di tempat kejadian perkara," jelas Pahrur. (*)

 

#Polrestabes Makassar #bpn makassar #mafia tanah #Sengketa lahan

Berita Populer