Tiga Tahun Terakhir, Realisasi Belanja Dinas PUTR Sulsel Capai Rp 2,4 Triliun Lebih

MAKASSAR, BUKAMATA - Realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel tahun 2019 - 2021 mencapai Rp 2,4 triliun. Tahun ini, dinas yang dipimpin Astina Abbas ini kembali mengalokasikan belanja sebesar Rp 1 triliun lebih.

Hal tersebut terungkat dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas PUTR 2022, yang diselenggarakan di Hotel Sheraton Makassar, Kamis, 17 Maret 2022. Forum ini dibuka Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan turut dihadiri Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Ady Ansar.

Forum ini merupakan wadah sinkronisasi program bersama pemangku kepentingan terkait, untuk memperoleh masukan penyempurnaan rencana kerja Dinas PUTR Tahun 2023.

Kepala Dinas PUTR Sulsel, Astina Abbas mengatakan, penyusunan perencanaan dan penganggaran 2023 adalah tahun terakhir dari pencapaian visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur 2018-2023. Serta bagian pencapaian target nasional dan kabupaten/kota.

"Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR merupakan salah satu bagian dari sektor prioritas kebijakan pembangunan provinsi yang melibatkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan layanan masyarakat. Ini menjadikan alokasi belanja Pemprov Sulsel pada PUTR cukup besar," kata Astina.

Adapun realisasi belanja Dinas PUTR Sulsel tahun 2019-2021 telah mencapai Rp 2,4 triliun lebih, dan pihaknya kembali alokasi Rp1 triliun di tahun ini. Melalui belanja tersebut, telah ditangani ruas jalan pada daerah terisolir, serta meningkatnya kemantapan jalan dari 58,9 persen di tahun 2018 menjadi 70,1 persen di akhir 2021. Juga pembangunan bendung dan jaringan irigasi, sehingga saat ini mencapai kondisi efektivitas 76 persen, serta kawasan Center Point of Indonesia dan kawasan lainnya tersebar di kabupaten/kota.

"Masih terdapat hal yang perlu dibenahi dan dituntaskan terkhusus untuk memenuhi target pembangunan 2023 sebagai yang ditetapkan dalam RPJMD," ujarnya.

Sementara, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, dalam menjalankan program sangat diperlukan untuk mengikuti sistem dan aturan. Hal pertama yang dimintanya adalah memetakan proporsi pembangunan yang menjadi kewenangan nasional, Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota, untuk disinergikan. Serta bekerja dengan detail dan tuntas.

"Menuntaskan semua pekerjaan, tahun lalu kita sudah kerjakan dengan ruas jalan lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi, tahun ini yang diprogramkan dan dikerjakan. Tahun depan mana lagi LHR tinggi yang belum dan setelah itu bergeser ke LHR wilayah dua (lainnya)," ujarnya.

Ia menekankan, untuk 2023 infrastruktur jalan yang juga penting adalah untuk bangunan jalan dilakukan penguatan. Jalan yang tidak tuntas pekerjaannya atau diperbaiki, kerusakan yang terjadi dalam setahun 0,6-1 Km.

Dalam forum tersebut, Andi Sudirman juga menekankan agar ASN harus memiliki integritas. Selain itu, strategi bekerja yang efektif serta pengadministrasian yang kuat.

Serta tidak segan untuk menerapkan sanksi daftar hitam (blacklist) kepada penyedia/kontraktor jika melakukan kesalahan atau pelanggaran.

"Tahun ini kita sudah mulai melakukan black list, kita di provinsi sudah ada black list. Internal dan juga LKPP kita sudah berlakukan agar ada efek jera. Sehingga ada komitmen kuat dan bisa melahirkan persaingan baru," terangnya. (*)