Sejumlah Demisioner Tolak Musda "Abal-Abal" Partai Berkarya Jeneponto

JENEPONTO, BUKAMATA - Sejumlah Demisioner Pengurus Partai Berkarya, menolak Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Demisioner Partai Berkarya Kabupaten Jeneponto, Yusri Awal Palangkai mengatakan, Musda yang dilaksanakan pada 17 November 2021 di cafe Lino Jalan Iksan Iskandar dahulu jalan lingkar. Pelaksana tugas Pengurus DPD Partai Berkarya dianggap tidak konstitusional.

"Bersama ini kami menyatakan Musda DPD Partai Berkarya Jeneponto dilaksanakan tidak sesuai dengan AD/ART karena para demisioner tidak beritahu, maupun sebagian pengurus DPC, sehingga ini dianggap Musda abal-abal," ujarnya, Selasa (30/11/2021).

Mantan Anggota DPRD Jeneponto 2004 - 2019 ini, menyebut, bahwa Musda tidak di ikuti oleh DPC Partai Berkarya yang sah yang hanya di ikuti oleh DPC dadakan bentukan Musda Sekertaris Pelaksana tugas (Plt).

"Dilaksanakan secara tertutup, sehingga hanya di ikuti salah satu seorang saja. Kami curiga, bahwa telah di setting oleh Sekertaris Plt DPD, Alwi Rauf," kata Yusri Awal Palangkei

Hal tersebut juga diperparah, Plt tidak membentuk panitia Musda sebagaimana mestinya, yakin panitia pengarah dan panitia pelaksana sama yang menyusun tata tertib (tatib) Musda.

Ditambahkan, bahwa dasar pelaksanaan Musda hanya landasan korum 50 persen ditambah satu dengan peserta yang diduga direkayasa. Sebab pengurus DPD partai berkarya tahun 2020-2025 tidak di undang.

"Guna terlaksananya konsolidasi organisasi, maka kami menawarkan Musda ulang yang dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pengurus Organisasi (AD/ART, PO)," harapnya

Dia menegaskan, jika tawaran tersebut tidak direspon oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) akan melakukan beberapa upaya. Hal tersebut demi untuk kepentingan Partai Berkarya di wilayah.

"Maka kami pengurus DPD Demisioner dan 10 PAC, menolak Musda dan akan melakukan upaya untuk mengkanter ke KPU, Kesbangpol, Bawaslu, jika di Mungkinkan akan dilakukan upaya PTUN," pungkasnya