MAKASSAR, BUKAMATA - Pasca Penetapan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Makassar terkait Ranperda tentang Perlindungan guru, Anggota DPRD Makassar, Alhidayat Samsu (F-PDIP) selaku Ketua Pansus menyampikan sejumlah urgensi dibutuhkannya peraturan Daerah Perlindungan Guru.
Penyampaian tersebut diselenggarakan dalam Rapat Paripurna DPRD Makassar dengan agenda Penyampaian Pimpinan Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Guru, di ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Senin (20/09/2021).
Adapun sejumlah urgensi dibentuknya perda perlindungan guru ini, Alhidayat Samsu mengatakan, pendidik dan tenaga kependidikan sudah seharusnya mendapat perlindungan secara hukum.
Sebab kata dia, pihaknya menilai perlindungan anak telah memiliki peraturan, sedang kurikulum merupakan kewenangan pusat.
“Kami menilai adanya perlindugan guru sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya kasus kriminalisasi tenaga pendidik. Sudah selayaknya tenaga pendidik dilindungan dalam melaksanakan tugas”, kata Alhidayat Samsu.
Diketahui, rangkaian rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan agenda mendegar pendapat Walikota makassar.
TAG
BERITA TERKAIT
-
APBD Perubahan Makassar Melejit ke Rp5,26 Triliun, SiLPA Jadi Andalan Tutup Defisit
-
DPRD Makassar dan RSUD Daya Bahas Pengawasan Pemerintahan hingga Pelayanan IGD
-
Taufan Pawe Desak RS Paramount Makassar Ditutup Permanen: Jangan Ada Lagi Korban
-
Serapan APBD Makassar Baru 40,96 Persen, Appi Ultimatum OPD Kejar 95 Persen
-
IGS 2026 Jadi Pintu Makassar Menuju Panggung Dunia, DPRD Dorong Investasi dan Promosi Global