PAREPARE, BUKAMATA - Komisi II DPRD Parepare mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerjanya. Untuk tahap pertama, ada empat SKPD yang melaporkan kinerja dan keuangannya.
Empat SKPD itu yakni RSUD Andi Makkasau, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Parepare.
“Kami mengevaluasi realisasi serapan anggaran dan progres pembangunan fisik untuk triwulan pertama sampai kedua pada SKPD mitra kerja. Kalau ada kendala kita carikan solusi bersama,” jelas Ketua Komisi II DPRD Parepare Kamaluddin Kadir, Selasa (24/8/2021).
Legislator Gerindra itu mengungkapkan semua SKPD yang melaporkan kinerjanya menemui dua kendala. Yakni perencanaan pada pembangunan fisik dan proses pencairan keuangan.
“Kita pacu ini agar dipercepat. Utamanya program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Idealnya triwulan kedua ini, progresnya harus di angka 50 persen. Tapi kami masih temukan progres sampai 23 persen,” ungkap Sekretaris Fraksi Gerindra itu.
Adapun progres serapan anggaran dan realisasi fisik empat SKPD tersebut yakni;
Disnaker dengan pagu Rp6,3 miliar telah mencapai realisasi anggaran 37,01 persen dan pembangunan fisik 57,94 persen.
RSUD Andi Makkasau dengan pagu Rp133,2 miliar sudah mencapai realisasi anggaran 41,01 persen dan pembangunan fisik 48,54 persen. Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pagu Rp197 miliar sudah menyerap anggaran 38,50 persen dan realisasi fisik 53,12 persen.
Sementara itu, Bagian Kesra Setdako Parepare dengan pagu Rp2,9 miliar sudah menyerap anggaran 23,08 persen dan realisasi fisik 51,78 persen. (*)
TAG
BERITA TERKAIT
-
Pengamat Unhas: Interpelasi DPRD Parepare Harus Berdasarkan Dasar Kuat, Bukan Kepentingan Politik
-
Soroti Kebijakan Kontroversial Wali Kota Tasming Hamid, DPRD Parepare Resmi Gulirkan Hak Interpelasi
-
DPRD Parepare Ajukan Hak Interpelasi kepada Wali Kota Tasming Hamid, Enam Masalah Jadi Sorotan
-
Tak Ingin Seperti Pati dan Bone, DPRD Parepare Minta Pemkot Kaji Ulang Kenaikan Pajak Warga
-
Dugaan Maladministrasi di Balik Izin Indomaret, DPRD Parepare Tuntut Wali Kota Bertindak Tegas